RIAUIN.COM- APBD Kampar 2023 tampaknya belum dapat diterima oleh sejumlah kalangan anggota DPRD. Muncul permintaan agar APBD 2023 ditinjau ulang. APBD 2023 sudah disahkan akhir November 2022 lalu. Kalangan anggota DPRD Kampar mempersoalkan prosedur pembahasan di Badan Anggaran.
"Kalau Pak Gubernur tahu, bisa-bisa minta APBD Kampar ini ditinjau ulang. Suruh bahas lagi," kata seorang anggota DPRD Kampar dan juga anggota Banggar kepada Tribunpekanbaru.com, Kamis (8/12/2022) malam.
Politisi yang meminta identitasnya tidak dimuat ini mengaku miris dengan sikap Pimpinan DPRD dan Sekretariat DPRD dalam pengagendaan pembahasan APBD.
"Pembahasan di Banggar hanya sekitar 1 jam. Langsung dinyatakan sah. Padahal kita belum buka dokumen," katanya.
Dia meyakini belum satupun anggota Banggar telah mengamati rincian APBD 2023. Anggota Banggar hanya diberi dokumen dengan rincian angka bersifat global.
"Misalnya untuk anggaran pendidikan sekian. Untuk apa saja, sekolah mana yang diperbaiki, kita tidak tahu. Jangan-jangan dinas pun tidak tahu," ujarnya.
Anggota Banggar tidak diberi kesempatan membahas rincian APBD bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Sehingga anggaran di OPD terkesan gelondongan yang tidak jelas alokasinya.
Artikel ini telah tayang di TribunPekanbaru.com dengan judul APBD Kampar 2023 Diminta Ditinjau Ulang, Anggota DPRD Ungkap Pengadaan Mobnas Ditutupi, https://pekanbaru.tribunnews.com/2022/12/09/apbd-kampar-2023-diminta-ditinjau-ulang-anggota-dprd-ungkap-pengadaan-mobnas-ditutupi.
"Masyarakat Kampar silakan saja semua anggota DPRD ini. Kemana saja alokasi APBD 2023. Saya jamin teman-teman tidak tahu," ujarnya.
Menurut dia, aturan terbaru memberi kewenangan penuh kepada Banggar untuk membedah APBD.
Tetapi Ketua DPRD, M. Faisal sekaligus Ketua Banggar melewatkan proses di Banggar.
Dia curiga ada yang ditutup-tutupi. "Nampaknya Ketua DPRD dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) punya skenario sendiri," ungkapnya.
Dia mengindikasikan ada pengadaan kendaraan dinas berupa mobil yang sengaja ditutup-tutupi agar publik tidak tahu.
Sehingga tidak menimbulkan gejolak dan penolakan.
Ketua DPRD Kampar, M Faisal tidak menanggapi upaya konfirmasi dari Tribunpekanbaru.com hingga Jumat (9/12/2022) sore.
Wakil Ketua DPRD Kampar, Repol menilai wajar soal perbedaan pendapat tentang ukuran komprehensif pada pembahasan APBD.
"Kalau istilah komprehensif adalah pembahasan detail setiap OPD, maka pembahasan RAPBD tdk perlu lagi karena sudah dibahas ketika pembahasan KUA-PPAS," katanya.
Menurut dia, pembahasan rinci sudah dilakukan saat pembahasan KUA-PPAS antara komisi dengan OPD mitra kerja masing-masing.
Selanjutnya RAPBD hanya dibahas oleh Banggar dan TAPD.
"Banggar hanya sinkronisasi angka-angka, pendapatan, belanja dan pembiayaan. Secara teori, setahu saya seperti itu," ujarnya.
Ditambahkan dia, pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) di komisi. -jki