INHIL, RiauIN.com - Rasionaliasi anggaran yang terjadi disetiap Satuan Kerja (Satker) kini terus menjadi polemik. Banyak anggaran yang sifatnya sangat dibutuhkan terpaksa dipangkas, karena ada kebutuhan lain yang mendesak.
Anehnya, dari anggaran yang dipangkas masih banyak tidak tepat sasaran. Misalnya, biaya perjalanan dinas nyaris tidak tersentuh rasionalisasi.
Sementara hal-hal yang sangat urgen seperti program penyelamatan kebun rakyat, UMKM dan program lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat selalu menjadi korban.
Pernyataan tersebut disampaikan anggota DPRD Inhil dari Fraksi PKS Zulhafendi, Kamis (2/7/2020).
Menurut Zulhafendi, sampai hari ini tidak ada sejengkalpun pembangunan trio tata air. Padahal pada tahun ini tahun 2020 kita mengamanah dalam APBD lebih kurang 350 KM dengan 17 alat berat.
"Percuma saja daerah kita berjuluk Negeri Hamparan Kelapa Dunia, sementara pemerintah tidak peduli dengan persoalan petani. Lihatlah berapa banyak kebun kelapa yang masih terimbas intrupsi air laut, ditambah serangan hama kumbang dan sebagainya. Mana upaya kita mensejahterakan petani. Jangan slogan saja yang besar," ujar Zulhafendi mengungkapkan.
Legislator PKS yang akrab dipanggil Nanang Fendi ini meminta penerintah peduli terhadap program unggulan tersebut. Jangan sampai juga latah ikut dirasionalisasi. Dia mempersilakan para OPD memotong kegiatan-kegiatan yang tak penting yang sifatnya mubazir.
"Ini kan menyangkut 70 persen mata pencarian masyarakat Inhil yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Dan ini sangat perlu diperhatikan, bagaimana mereka bisa sejahtera kalau dibiarkan seperti itu," sebutnya.
Nanang Fendi juga mengingatkan kepada TAPD dan OPD supaya bijak dalam mengimplimentasikan rasionalisasi refocussing.
"Pademi memang menghawatirkan kita semua, tapi pembangunan ekonomi juga harus diperhatikan. Petani dan kebun kelapa adalah urat nadi ekonomi negeri kita, negeri hamparan kelapa dunia," ujar zulhafendi.(spt)