Dalam kesempatan ituKetua DPP asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Ir Gulat Medali Emas Manurung ikut bertemu dengan Wapres RI Ma'aruf Amin yang didampingi Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo.
“Saya melihat dari data produktivitas kelapa sawit kita masih tergolong rendah, yaitu 3,7 ton. Melalui program replanting ini diharapkan produksi dapat meningkat,†ujar Ma'ruf saat menerima Ketua Apkasindo bersama rombongan di Jakarta, Kamis (13/2/2020) lalu.
Wapres mengatakan, dalam peningkatan produksi, pemerintah juga memberikan program kemudahan pembiayaan. Dikatakan, petani dapat memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat dan Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) untuk meningkatkan produksi.
Mentan Syahrul dalam pertemuan itu menjelaskan ada beberapa kendala yang terjadi sehingga membuat program sawit rakyat tidak berjalan optimal, pihaknya siap melakukan penanganan.
"Tidak hanya mencoba masuk dalam pendekatan replanting atau menanam sawit dan memeliharanya tapi bagaimana sampai pada titik bagaimana mengolahnya seperti apa di tingkat rakyat, mulanya di tingkat industri, ini tentu saja bagian-bagian yang harus dipikirkan bersama," ujarnya.
Syahrul juga mengatakan Kementerian Pertanian saat ini menghadirkan Agriculture War Room (AWR) dalam memantau pembangunan pertanian yang real time.
Kawasan Hutan
Ketua DPP Apkasindo, Gulat Medali Emas Manurung kepada media mengurai sederet persoalan para petani kelapa sawit kepada Wapres."Sampai saat ini ada sekitar 3,6 juta dari total 16 juta hektar kebun kelapa sawit berada dalam klaim kawasan hutan. Sekitar 56 persen dari luasan tadi adalah milik petani. Kalau ditotal, ada sekitar 20 juta jiwa yang menggantungkan hidupnya dari kelapa sawit itu," kata Gulat.
Dia mengatakan, saat ini yang membikin petani bingung soal lahan yang diklaim kawasan hutan bukan lagi hutan, tapi sudah kebun kelapa sawit dan lahan kebun itu sudah dikuasai dan diusahai masyarakat berpuluh tahun.
"Kami tidak bermaksud menentang siapapun soal klaim kawasan hutan ini, tapi ya yang benar sajalah. Selama ini penataan dan pengelolaan hutan kita amburadul, itu benar. Begitu juga dengan penataan batas antara hak negara, koorporasi dan masyarakat, nyaris tidak berjalan. Kalaulah penataan batas itu dari dulu dijalankan dan benar dijalankan, enggak akan ada persoalan seperti sekarang. Begitu juga persoalan antara petani dengan korporasi. Persoalan muncul lantaran lahan konsesi korporasi ini nyaris tidak ada yang menjalankan penataan dan aturan penataan batas itu. Alhasil konflik di mana-mana. Tak sedikit yang kemudian menimbulkan korban jiwa," pungkasnya. (vie)