PILIHAN
Mahasiswa KKN Edukasi Etika Bermedia Sosial bagi Siswa SD di Benai Kecil
08 September 2026
Mahasiswa KKN Kelompok 81 Edukasi Anak TK Pentingnya Menabung Sejak Dini
08 September 2026
Dua Srikandi ASN Kuansing Meraih Gelar Doktor
06 September 2026
BPN Sebut Program Kartu Jokowi Tak Efektif dan Boros Anggaran
Jakarta, Riauin.com -- Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Yandri Susanto mendukung langkah calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno yang berencana menerapkan sistem satu kartu untuk berbagai program pemerintah. Dalam hal ini e-KTP yang disampaikan Sandi dalam debat cawapres, Minggu (17/3) malam.
Dalam debat ketiga Pilpres 2019 itu, Sandi menyindir program Joko Widodo yang kembali mengeluarkan program dengan kartu. Misalnya Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Prakerja. Sebelumnya, Jokowi pada kepemimpinan 2014-2019 sudah mengeluarkan program KIP dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Yandri menilai pemerintah Jokowi sama saja melakukan pemborosan terhadap anggaran negara dan tak efektif bila mencetak banyak kartu untuk tiap program bagi masyarakat.
"Boros anggaran [apabila banyak cetak kartu], kayak gitu itu kan banyak [keluar] duitnya," kata Yandri saat ditemui di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (18/3).
Yandri menyinggung Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Kependudukan yang telah mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan satu data kependudukan melalui KTP.
Melihat hal itu, ia menyatakan sudah seharusnya e-KTP bisa dimanfaatkan untuk mengakses berbagai program yang dikeluarkan oleh pemerintah.
"Jadi itu bisa untuk perbankan, untuk orang miskin, untuk menyalurkan bantuan. Jadi apa yang disampaikan Bang Sandi tadi malam sebagai pemungkas, nggak perlu kartu ditumpuk-tumpuk," kata Yandri.
Yandri tak dapat membayangkan bila pemerintah terus menerus mengeluarkan kartu untuk berbagai program pemerintah.
Ia mengatakan seharusnya pemerintah dapat bertindak secara efisien dengan memanfaatkan e-KTP saja bagi masyarakat untuk mengakses berbagai program.
"Jadi data yang diakui oleh semua pihak bahwa e-KTP tidak bisa dipalsukan datanya, bisa dipertanggungjawabkan, kedudukan orang bisa diketahui, pendidikan yang bisa diketahui. Semuanya ada informasi di e-KTP," kata dia.
Lebih lanjut, Yandri menyarankan pemerintah ke depannya lebih baik menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di dalam pusaran e-KTP, ketimbang harus mengeluarkan kartu-kartu lain.
"Makanya daripada cetak kartu ya lebih baik kita tuntaskan masalah e-KTP, supaya tak ada lagi e-KTP tercecer, e-KTP itu bisa kita distribusikan datanya," kata dia. (int/nol)
Dalam debat ketiga Pilpres 2019 itu, Sandi menyindir program Joko Widodo yang kembali mengeluarkan program dengan kartu. Misalnya Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Prakerja. Sebelumnya, Jokowi pada kepemimpinan 2014-2019 sudah mengeluarkan program KIP dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Yandri menilai pemerintah Jokowi sama saja melakukan pemborosan terhadap anggaran negara dan tak efektif bila mencetak banyak kartu untuk tiap program bagi masyarakat.
"Boros anggaran [apabila banyak cetak kartu], kayak gitu itu kan banyak [keluar] duitnya," kata Yandri saat ditemui di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Senin (18/3).
Yandri menyinggung Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Kependudukan yang telah mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan satu data kependudukan melalui KTP.
Melihat hal itu, ia menyatakan sudah seharusnya e-KTP bisa dimanfaatkan untuk mengakses berbagai program yang dikeluarkan oleh pemerintah.
"Jadi itu bisa untuk perbankan, untuk orang miskin, untuk menyalurkan bantuan. Jadi apa yang disampaikan Bang Sandi tadi malam sebagai pemungkas, nggak perlu kartu ditumpuk-tumpuk," kata Yandri.
Yandri tak dapat membayangkan bila pemerintah terus menerus mengeluarkan kartu untuk berbagai program pemerintah.
Ia mengatakan seharusnya pemerintah dapat bertindak secara efisien dengan memanfaatkan e-KTP saja bagi masyarakat untuk mengakses berbagai program.
"Jadi data yang diakui oleh semua pihak bahwa e-KTP tidak bisa dipalsukan datanya, bisa dipertanggungjawabkan, kedudukan orang bisa diketahui, pendidikan yang bisa diketahui. Semuanya ada informasi di e-KTP," kata dia.
Lebih lanjut, Yandri menyarankan pemerintah ke depannya lebih baik menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di dalam pusaran e-KTP, ketimbang harus mengeluarkan kartu-kartu lain.
"Makanya daripada cetak kartu ya lebih baik kita tuntaskan masalah e-KTP, supaya tak ada lagi e-KTP tercecer, e-KTP itu bisa kita distribusikan datanya," kata dia. (int/nol)
Berita Lainnya
Beredar Kabar Bupati Kuansing Nonaktif Bakal Bongkar Dugaan Pungutan PPPK Miliaran Rupiah ke KPK
Menyilangkan Faksi di Hari Merdeka: Rekonsiliasi Politik Kuansing di Lapangan Limuno
PLN UPT Pekanbaru Gelar Simulasi Tanggap Darurat Objek Vital Nasional Sambut Masa Siaga Kemerdekaan RI ke-81
Tim SAR Gabungan Temukan Jasad Remaja 13 Tahun yang Hanyut di Sungai Siak Depan Taman Singapura
Polisi Masuk Gedung Dewan: Jejak Gelap APBD Kuansing 2025 Mulai Diurai
Validasi Teriakan Aktivis dari Balik Sel: Skandal APBD Kuansing Akhirnya Diusut KPK
Beredar Kabar Bupati Kuansing Nonaktif Bakal Bongkar Dugaan Pungutan PPPK Miliaran Rupiah ke KPK
Menyilangkan Faksi di Hari Merdeka: Rekonsiliasi Politik Kuansing di Lapangan Limuno
PLN UPT Pekanbaru Gelar Simulasi Tanggap Darurat Objek Vital Nasional Sambut Masa Siaga Kemerdekaan RI ke-81
Tim SAR Gabungan Temukan Jasad Remaja 13 Tahun yang Hanyut di Sungai Siak Depan Taman Singapura
Polisi Masuk Gedung Dewan: Jejak Gelap APBD Kuansing 2025 Mulai Diurai
Validasi Teriakan Aktivis dari Balik Sel: Skandal APBD Kuansing Akhirnya Diusut KPK