PILIHAN
Dewan Minta Pemerintah dan Aparat Tak Lengah Tangani Karlahut
PEKANBARU, Riauin.com - Anggota DPRD Riau dari Fraksi PPP, Husaimi Hamidi minta Pemerintah Provinsi Riau untuk tidak 'kendor' dan lengah dalam menangani masalah Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut).
Ini terkait mulai bermunculannya kembali titik api (hotspot) di beberapa daerah yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
Husaimi kemudian meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk tidak 'kendor' dan lengah menangani masalah Karlahut.
Apalagi katanya, setelah musim hujan yang terjadi sebelumnya dan mulai memasuki awal musim kemarau seperti sekarang ini.
"Dengan mulainya kembali bermunculan hotspot di beberapa daerah yang ada," jelasnya, kemarin.
Lebih jauh dimintakan juga oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau ini, pemerintah dan instansi terkait seperti pihak kepolisian harus tegas terhadap pelaku pembakaran. Jika ada lahan yang terbakar untuk segera dilakukan pengamanan atau di police line.
"Setelah kita segel, ternyata setelah itu ada orang yang menanam sawit, berarti dialah yang melakukan pembakaran," jelasnya sembari mengatakan tinggal ditindak tegas saja pemiliknya.
Disamping itu dikatakan juga oleh Dapil Kabupaten Rokan Hilir ini, pemerintah juga diminta untuk lakukan pengawasan terhadap perkebunan atau lahan yang ada di wilayahnya. Jangan sampai ada yang melakukan pembakaran lahan serta pastikan siapa pemilik dan berapa besar luas lahannya.
"Sekarangkan banyak yang tidak diketahui pemilik, bahkan ada yang tidak kantongi izin sesuai dengan usaha yang dilakukan," katanya juga.
Sebagaimana yang dimaklumi, awal-awal tahun 2019 ini sudah ada titik panas yang terpantau di Provinsi Riau. Paling tidak ada sekitar tujuh titik panas yang terjadi, ikut memberikan sumbangsih jumlah titik panas yang ada di pulau Sumatera yaitu jadi 11 total titik panas yang ada. Kabupaten/Kota di Riau yang terdapat titik panas saat ini adalah Kabupaten Bengkalis, Rohil, Siak dan Kota Dumai.(int/nol)
Ini terkait mulai bermunculannya kembali titik api (hotspot) di beberapa daerah yang ada di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
Husaimi kemudian meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk tidak 'kendor' dan lengah menangani masalah Karlahut.
Apalagi katanya, setelah musim hujan yang terjadi sebelumnya dan mulai memasuki awal musim kemarau seperti sekarang ini.
"Dengan mulainya kembali bermunculan hotspot di beberapa daerah yang ada," jelasnya, kemarin.
Lebih jauh dimintakan juga oleh Wakil Ketua Komisi V DPRD Riau ini, pemerintah dan instansi terkait seperti pihak kepolisian harus tegas terhadap pelaku pembakaran. Jika ada lahan yang terbakar untuk segera dilakukan pengamanan atau di police line.
"Setelah kita segel, ternyata setelah itu ada orang yang menanam sawit, berarti dialah yang melakukan pembakaran," jelasnya sembari mengatakan tinggal ditindak tegas saja pemiliknya.
Disamping itu dikatakan juga oleh Dapil Kabupaten Rokan Hilir ini, pemerintah juga diminta untuk lakukan pengawasan terhadap perkebunan atau lahan yang ada di wilayahnya. Jangan sampai ada yang melakukan pembakaran lahan serta pastikan siapa pemilik dan berapa besar luas lahannya.
"Sekarangkan banyak yang tidak diketahui pemilik, bahkan ada yang tidak kantongi izin sesuai dengan usaha yang dilakukan," katanya juga.
Sebagaimana yang dimaklumi, awal-awal tahun 2019 ini sudah ada titik panas yang terpantau di Provinsi Riau. Paling tidak ada sekitar tujuh titik panas yang terjadi, ikut memberikan sumbangsih jumlah titik panas yang ada di pulau Sumatera yaitu jadi 11 total titik panas yang ada. Kabupaten/Kota di Riau yang terdapat titik panas saat ini adalah Kabupaten Bengkalis, Rohil, Siak dan Kota Dumai.(int/nol)
Berita Lainnya
Masuk ke Bak Mandi Rumah Warga, Ular Cobra 1,5 Meter Dievakuasi DPKP Pekanbaru
Pemko Berupaya agar Pengungsi Rohingya di Pekanbaru Bisa Ditempatkan di UPT Pelayanan Sosial
Penggunaan Bahasa Melayu Bakal Diterapkan Disdik Pekanbaru ke Siswa
Berikut Rangkaian Raker Komwil I Apeksi yang Berlangsung 5 Hari di Pekanbaru
PKL di Pekanbaru Diimbau Tak Berjualan di Sepanjang Jalan Protokol Selama Apeksi
Satpop PP Pekanbaru Kerahkan 300 Personel Dukung Suksesnya Raker Apeksi dan Gebyar BBI dan BBWI
Masuk ke Bak Mandi Rumah Warga, Ular Cobra 1,5 Meter Dievakuasi DPKP Pekanbaru
Pemko Berupaya agar Pengungsi Rohingya di Pekanbaru Bisa Ditempatkan di UPT Pelayanan Sosial
Penggunaan Bahasa Melayu Bakal Diterapkan Disdik Pekanbaru ke Siswa
Berikut Rangkaian Raker Komwil I Apeksi yang Berlangsung 5 Hari di Pekanbaru
PKL di Pekanbaru Diimbau Tak Berjualan di Sepanjang Jalan Protokol Selama Apeksi
Satpop PP Pekanbaru Kerahkan 300 Personel Dukung Suksesnya Raker Apeksi dan Gebyar BBI dan BBWI