Sengketa Tapal Batas, Dua Kapolres ini Barengan Turun Lapangan
Riauin.com, Pasir Pangaraian - Konflik lahan di tapal batas antara Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) Riau dengan Kabupaten Padang Lawas Sumut tak kunjung usai. Bahkan dua kapolres turun bersamaan di lokasi tersebut untuk melihat dan berbicara secara langsung dengan warga di sana.
Dari informasi yang diungkapkan Kepala Dinas Hehutanan dan Perkebunan Rohul, Sri Hardono, turunnya Kapolres Tapsel AKBP Rony Bamtana dan Kapolres Rohul AKBP Yusup Rahmanto sengaja untuk melihat kondisi di lapangan. Namun diakui kalau tidak bisa menyelesaikan sengketa, karena itu merupakan wewenang pemerintah pusat.
Sengketa terjadi antara masyarakat Batang Kumu dengan PT Majuma Agro Indonesia (PT MAI). Dimana diketahui, berdasarkan hasil koordinat GPS, lahan tersebut merupakan hutan produksi terbatas (HPT) dan bukan hutan lindung atau (HL).
"Saya hanya bisa bicara soal kawasan. Kalau masuk Padang Lawas itu masuk HP (Hutan Produksi). Kalau masuk Rohul itu masuk HL (Hutan Lindung)," ungkap Sri Hardono.
Peristiwa ini berawal pada Selasa (4/10/2016) siang, PT MAI yang berlokasi di Kabupaten Padang Lawas (Palas) meminta pengawalan dari Kapolres Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumut, AKBP Rony Bamtana karena lahan perkebunannya diganggu kelompok masyarakat.
"Karena bersentuhan dengan tata batas Rokan Hulu, maka diajak Pak Kapolres Rohul (AKBP Yusup Rahmanto), dan Pak Kapolres mengajak saya," ujar Sri Hardono.
Setelah mengetahui kondisi lahan bahwa ini HPT, maka kedua kapolres sepakat untuk menyurati kapolda masing-masing, lalu kapolda yang akan menyampaikan ke pusat.
Sampai saat ini, tapal batas antara Rohul di Riau dengan Padang Lawas di Sumut belum jelas. Kelompok warga dan perusahaan yang berada diperbatasan terus saja berkonflik tanpa ada solusi yang pasti.
"Kita harap jelang adanya penetapan tapal batas antara warga dan perusahaan dan termasuk tapal batas Riau - Sumatra Utara, untuk tidak melakukan aktivitas di areal yang disengketakan. Ini untuk menghindari konflik berdarah," harap Sri. (red)
Dari informasi yang diungkapkan Kepala Dinas Hehutanan dan Perkebunan Rohul, Sri Hardono, turunnya Kapolres Tapsel AKBP Rony Bamtana dan Kapolres Rohul AKBP Yusup Rahmanto sengaja untuk melihat kondisi di lapangan. Namun diakui kalau tidak bisa menyelesaikan sengketa, karena itu merupakan wewenang pemerintah pusat.
Sengketa terjadi antara masyarakat Batang Kumu dengan PT Majuma Agro Indonesia (PT MAI). Dimana diketahui, berdasarkan hasil koordinat GPS, lahan tersebut merupakan hutan produksi terbatas (HPT) dan bukan hutan lindung atau (HL).
"Saya hanya bisa bicara soal kawasan. Kalau masuk Padang Lawas itu masuk HP (Hutan Produksi). Kalau masuk Rohul itu masuk HL (Hutan Lindung)," ungkap Sri Hardono.
Peristiwa ini berawal pada Selasa (4/10/2016) siang, PT MAI yang berlokasi di Kabupaten Padang Lawas (Palas) meminta pengawalan dari Kapolres Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumut, AKBP Rony Bamtana karena lahan perkebunannya diganggu kelompok masyarakat.
"Karena bersentuhan dengan tata batas Rokan Hulu, maka diajak Pak Kapolres Rohul (AKBP Yusup Rahmanto), dan Pak Kapolres mengajak saya," ujar Sri Hardono.
Setelah mengetahui kondisi lahan bahwa ini HPT, maka kedua kapolres sepakat untuk menyurati kapolda masing-masing, lalu kapolda yang akan menyampaikan ke pusat.
Sampai saat ini, tapal batas antara Rohul di Riau dengan Padang Lawas di Sumut belum jelas. Kelompok warga dan perusahaan yang berada diperbatasan terus saja berkonflik tanpa ada solusi yang pasti.
"Kita harap jelang adanya penetapan tapal batas antara warga dan perusahaan dan termasuk tapal batas Riau - Sumatra Utara, untuk tidak melakukan aktivitas di areal yang disengketakan. Ini untuk menghindari konflik berdarah," harap Sri. (red)
Berita Lainnya
Agung Nugroho Pimpin Kembali Demokrat Riau, Fokus pada Penguatan Struktur
Pemkab Kampar Sosialisasikan Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 Terkait Keterbukaan Informasi
Hadirkan Air Bersih dan Bibit Produktif untuk Desa Talang Gedabu, Wujud PLN Menyalakan Harapan Masyarakat
Sebanyak 439 JCH Kloter BTH 11 Riau Diberangkatkan ke Madinah
Sebanyak 1.167 Rakit PETI Dibakar, Wakapolda Riau: Tak Ada Kompromi!
Sardiyono Diminta Kembali Nahkodai PPP Kuansing dalam Muscab V
Agung Nugroho Pimpin Kembali Demokrat Riau, Fokus pada Penguatan Struktur
Pemkab Kampar Sosialisasikan Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 Terkait Keterbukaan Informasi
Hadirkan Air Bersih dan Bibit Produktif untuk Desa Talang Gedabu, Wujud PLN Menyalakan Harapan Masyarakat
Sebanyak 439 JCH Kloter BTH 11 Riau Diberangkatkan ke Madinah
Sebanyak 1.167 Rakit PETI Dibakar, Wakapolda Riau: Tak Ada Kompromi!
Sardiyono Diminta Kembali Nahkodai PPP Kuansing dalam Muscab V