PILIHAN
Konsultasi dengan Pemerintah Pusat, DPRD Riau Wacanakan Penggunaan Teleconference
PEKANBARU, Riauin.com - DPRD Provinsi Riau wacanakan menggunakan teleconference dalam melakukan setiap konsultasi ke Penerintah Pusat atau ke Kementerian yang ada. Ini dalam upaya penghematan anggaran yang ada yang digunakan tiap perjalanan dinas yang dilakukan.
"Artinya akan banyak anggaran yang akan dihemat. Tidak juga akan merugikan anggota dewan. Justru perjakanan anggota dewan ke daerah atau Kabupatwn/Kota yang diperbanyak. Sehingga akan tahu dengan persis kondisi daerah yang ada," jelas Wakil Ketua DPRD Riau, Noviealdy Jusman saat dikinfirmasi, Senin (07/05).
Dikatakan juga oleh Deded (sapaan akrabnya, red), bolak balik anggota dewan Pekanbaru - Jakarta cukub banyak. Apakah itu dalam kegiatan konsultasi di Pansus (Panitus Khusus) maupun konsultasi kegiatan lainnya. Anggaran bisa dihemat yang dapat digunakan untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat. "Sekali berangkat, berapa banyak yang pergi, untuk Pansus saja bisa capai belasan orang. Belum lagi kobsultasi masalah lain," katanya lagi.
Diakui juga oleh politisi Demokrat ini, persoalan yang terjadi saat ini adalah penerapan otonomi daerah belum berjalan sepenuhnya. Sehingga masih banyak kegiatan-kegiatan konsultasi yang dilakukan. Termasuk pi.pimpinan yang sering dipanggil je Pusat.
"Jadi dalam mewujudkan wacana ini perlu dilakukan penganggaran di APBD melengkapi segala fasilitas yang diperlukan," katanya juga tanpa menyebut tahun berapa penganggaran yang dimaksud. (int/nol)
"Artinya akan banyak anggaran yang akan dihemat. Tidak juga akan merugikan anggota dewan. Justru perjakanan anggota dewan ke daerah atau Kabupatwn/Kota yang diperbanyak. Sehingga akan tahu dengan persis kondisi daerah yang ada," jelas Wakil Ketua DPRD Riau, Noviealdy Jusman saat dikinfirmasi, Senin (07/05).
Dikatakan juga oleh Deded (sapaan akrabnya, red), bolak balik anggota dewan Pekanbaru - Jakarta cukub banyak. Apakah itu dalam kegiatan konsultasi di Pansus (Panitus Khusus) maupun konsultasi kegiatan lainnya. Anggaran bisa dihemat yang dapat digunakan untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat. "Sekali berangkat, berapa banyak yang pergi, untuk Pansus saja bisa capai belasan orang. Belum lagi kobsultasi masalah lain," katanya lagi.
Diakui juga oleh politisi Demokrat ini, persoalan yang terjadi saat ini adalah penerapan otonomi daerah belum berjalan sepenuhnya. Sehingga masih banyak kegiatan-kegiatan konsultasi yang dilakukan. Termasuk pi.pimpinan yang sering dipanggil je Pusat.
"Jadi dalam mewujudkan wacana ini perlu dilakukan penganggaran di APBD melengkapi segala fasilitas yang diperlukan," katanya juga tanpa menyebut tahun berapa penganggaran yang dimaksud. (int/nol)
Berita Lainnya
Satpop PP Pekanbaru Kerahkan 300 Personel Dukung Suksesnya Raker Apeksi dan Gebyar BBI dan BBWI
Sudah Disampaikan ke Pj Walikota, Satpol PP Pekanbaru Segera Tambah Personel
Tak Terapkan Standar Pelayanan, Seorang Jukir Dipecat Dishub Pekanbaru
Guna Tampung 11.000 Lulusan SD, Pemko Bangun 2 SMP Baru di Pinggiran Kota Pekanbaru Tiap Tahun
MTQ ke-42 Tingkat Provinsi Riau, Kota Pekanbaru Raih Juara Umum
Duduki Posisi Empat Peraihan Emas MTQ Ke XLII, Bupati : Ini Prestasi Terbaik Sepanjang Sejarah Kuansing
Satpop PP Pekanbaru Kerahkan 300 Personel Dukung Suksesnya Raker Apeksi dan Gebyar BBI dan BBWI
Sudah Disampaikan ke Pj Walikota, Satpol PP Pekanbaru Segera Tambah Personel
Tak Terapkan Standar Pelayanan, Seorang Jukir Dipecat Dishub Pekanbaru
Guna Tampung 11.000 Lulusan SD, Pemko Bangun 2 SMP Baru di Pinggiran Kota Pekanbaru Tiap Tahun
MTQ ke-42 Tingkat Provinsi Riau, Kota Pekanbaru Raih Juara Umum
Duduki Posisi Empat Peraihan Emas MTQ Ke XLII, Bupati : Ini Prestasi Terbaik Sepanjang Sejarah Kuansing