RIAUIN.COM– Ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) yang semakin besar mendorong Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis mencari alternatif sumber pertumbuhan ekonomi. Salah satu langkah yang ditempuh yakni melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pariwisata Provinsi Riau guna mematangkan strategi pengembangan ekonomi kreatif (Ekraf), Kamis (11/6/2026).

Rombongan Komisi IV DPRD Bengkalis bersama Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bengkalis diterima Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Dr. Nasrul Akmal, M.Ed, beserta jajaran di Ruang Rapat Fahmizal Usman.

Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis, Irmi Syakip Arsalan, S.Sos., M.Si, mengatakan kunjungan tersebut merupakan upaya mencari solusi atas tekanan fiskal yang tengah dihadapi pemerintah daerah. Menurutnya, pengembangan ekonomi kreatif kini menjadi kebutuhan untuk menciptakan sumber pendapatan baru sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Kita sadar betul bahwa himpitan fiskal yang dialami seluruh daerah mengharuskan kita berpikir kreatif dan inovatif dalam mencari sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat," kata Irmi.

Dia menjelaskan, pengembangan ekonomi kreatif telah masuk sebagai salah satu program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025–2031. Namun, keterbatasan kemampuan APBD membuat dukungan dari Pemerintah Provinsi Riau dan pemerintah pusat menjadi sangat penting.

Karena itu, DPRD Bengkalis meminta Pemerintah Provinsi Riau memberikan peta jalan (roadmap) pengembangan ekonomi kreatif, sekaligus membuka akses terhadap berbagai program pemerintah pusat. Hasil pertemuan tersebut juga diharapkan menjadi rekomendasi dalam penyusunan anggaran pengembangan sektor Ekraf pada tahun-tahun mendatang.

Dalam diskusi itu, Dr. Muhammad Isa memaparkan gagasan pengembangan budaya berbasis tema di Pulau Bengkalis. Konsep tersebut diharapkan mampu menjadikan setiap desa memiliki identitas khas yang dapat menarik wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

Menurutnya, sebanyak 53 desa di Pulau Bengkalis berpeluang mengembangkan tema berbeda sesuai potensi budaya dan kearifan lokal yang dimiliki. Pendekatan tersebut diyakini mampu memperkuat daya tarik wisata berbasis budaya.

Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Dr. Nasrul Akmal, M.Ed, menyambut baik inisiatif tersebut. Dia menawarkan pemanfaatan fasilitas Riau Creative Hub (RCH) sebagai pusat inkubasi bagi pelaku ekonomi kreatif yang hingga kini masih dapat digunakan secara gratis.

Nasrul juga mengusulkan kolaborasi sektor pariwisata dengan dunia pendidikan melalui implementasi Kurikulum Merdeka. Menurutnya, sekolah dapat memanfaatkan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk kegiatan kunjungan edukatif ke destinasi wisata maupun pusat ekonomi kreatif sehingga memberikan pengalaman belajar yang lebih kontekstual.

Selain pengembangan usaha, Komisi IV DPRD Bengkalis turut menyoroti pentingnya perlindungan karya pelaku ekonomi kreatif melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI). DPRD mendorong Pemerintah Provinsi Riau melakukan pendekatan jemput bola dalam sosialisasi dan pendampingan pendaftaran merek agar produk lokal memiliki perlindungan hukum dan terhindar dari praktik plagiarisme.

Melalui pertemuan tersebut, DPRD Bengkalis berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah kabupaten dan Pemerintah Provinsi Riau. Kolaborasi itu diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang mendorong ekonomi kreatif menjadi salah satu penggerak ekonomi baru di tengah tantangan fiskal yang dihadapi daerah. -inf