RIAUIN.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau mendesak Pemerintah Pusat untuk segera merealisasikan program hilirisasi industri kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir. Langkah ini dinilai mendesak guna memutus ketergantungan petani pada satu perusahaan pengolahan yang memicu terjadinya kelebihan muatan (overload) produksi.

Anggota DPRD Riau dari daerah pemilihan Indragiri Hilir, Andi Darma Taufik, mengungkapkan bahwa keterbatasan pabrik pengolahan saat ini membuat hasil panen rakyat tidak terserap maksimal secara bersamaan. Kondisi tersebut memaksa para petani mengantre panjang agar komoditas mereka dapat diterima oleh PT Pulau Sambu sebagai satu-satunya penyerap skala besar di wilayah tersebut.

DPRD Riau mencatat beberapa poin urgensi yang harus segera diintervensi oleh pemerintah:

Intervensi Hilirisasi: Perlunya pembangunan pabrik pengolahan tambahan agar terjadi kompetisi pasar yang sehat dan peningkatan nilai tambah produk.

Stabilitas Harga: Mencegah berlakunya hukum pasar di mana melimpahnya barang tanpa daya serap yang cukup akan menjatuhkan harga di tingkat petani.

Ketahanan Ekonomi Lokal: Menghindari praktik ekspor kelapa mentah secara besar-besaran yang merugikan potensi pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan Sektor Hulu: Selain industri pengolahan, pemerintah diminta memperhatikan aspek produktivitas di tingkat perkebunan agar kualitas kelapa tetap terjaga.

Legislator tersebut menekankan bahwa meski harga saat ini masih berada di level Rp3.700 per butir, ancaman penurunan harga tetap mengintai selama kapasitas industri hilir tidak segera ditambah. Percepatan hilirisasi dipandang sebagai solusi permanen untuk memperkuat daya beli masyarakat di sentra kelapa terbesar di Riau tersebut. -Juh