RIAUIN.COM– Gelombang protes mahasiswa Universitas Lancang Kuning (Unilak) kembali pecah. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Mahasiswa Pecinta Unilak (GAMPU) menggelar aksi demonstrasi jilid II di depan Gedung Rektorat, Rabu (6/5/2026), dengan tuntutan utama transparansi pengelolaan keuangan kampus yang dinilai penuh tanda tanya.

Suasana kampus memanas sejak siang hari ketika massa aksi mulai memadati halaman rektorat sambil membawa spanduk, poster kritik, dan pengeras suara. Dalam orasinya, mahasiswa menuding adanya ketertutupan dalam pengelolaan anggaran kampus yang selama ini memicu keresahan di kalangan civitas akademika.

Sorotan tajam diarahkan pada proyek pembangunan turap pagar kampus yang dilaporkan roboh berulang kali bahkan sebelum difungsikan. Proyek yang disebut-sebut menelan anggaran ratusan juta rupiah itu kini menjadi simbol kekecewaan mahasiswa terhadap tata kelola pembangunan di lingkungan Unilak.

Kemarahan mahasiswa semakin membesar setelah beredar informasi bahwa kontraktor yang sama justru kembali dipercaya mengerjakan proyek pembangunan gedung belajar serbaguna senilai sekitar Rp10 miliar. Keputusan tersebut dianggap janggal karena tidak disertai evaluasi terbuka terhadap proyek sebelumnya yang dinilai gagal.

“Kami tidak akan mundur sebelum ada penjelasan langsung dari rektor. Kami ingin tahu ke mana aliran dana mahasiswa dan mengapa kontraktor yang dinilai gagal masih diberi proyek bernilai miliaran rupiah,” tegas Munawar Harahap selaku Jenderal Lapangan GAMPU di tengah riuh sorakan massa aksi.

Mahasiswa juga menyoroti aspek keselamatan pembangunan kampus yang dinilai mulai mengkhawatirkan. Mereka menilai proyek yang tidak dikelola secara serius berpotensi membahayakan mahasiswa, dosen, maupun seluruh civitas akademika.

Tak hanya soal proyek fisik, kebijakan kenaikan biaya pendidikan seperti SPP hingga biaya wisuda turut menjadi pemicu amarah mahasiswa. Mereka menilai kenaikan biaya tersebut tidak sejalan dengan kualitas fasilitas kampus yang diterima mahasiswa sehari-hari.

Dalam tuntutannya, mahasiswa mendesak dilakukannya audit terbuka terhadap seluruh proyek pembangunan dan kebijakan anggaran kampus. Langkah itu dinilai penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tersebut.

Situasi semakin memanas ketika pihak kampus yang menemui massa bukan rektor, melainkan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerja Sama Dr Hardi. Kehadiran pihak rektorat tanpa sosok rektor dinilai mahasiswa sebagai bentuk ketidakseriusan kampus dalam menjawab tuntutan transparansi yang terus bergulir. -juh, vie