PILIHAN
Mahasiswa KKN Edukasi Etika Bermedia Sosial bagi Siswa SD di Benai Kecil
08 September 2026
Mahasiswa KKN Kelompok 81 Edukasi Anak TK Pentingnya Menabung Sejak Dini
08 September 2026
Dua Srikandi ASN Kuansing Meraih Gelar Doktor
06 September 2026
JK: Desmber Sudah Harus Ada Pergantian Ketum Golkar
JAKARTA, Riauin.com -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mendorong agar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar dapat dilakukan paling lambat Desember 2017. Hal tersebut agar pemilihan Ketua Umum Golkar yang menggantikan Setya Novanto, bisa segera dilakukan.
"Boleh bilang ini pasti ada munaslub, memang persetujuan itu, saya kira Desember sudah harus ada pergantian, sesuai dengan apa yang disetujui pleno 'kan kalau sudah praperadilannya kalah, atau tidak kemungkinannya 'kan sulit," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa.
Praperadilan yang dimaksud JK adalah jalur hukum yang diajukan Setya Novanto kepada pengadilan untuk meninjau proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadikannya tersangka kasus korupsi KTP-El.
Menurut Wapres yang juga politisi senior Golkar tersebut, apapun hasil praperadilan yang sidang pertama akan dilakukan pada 30 November 2017 itu, nama Setya Novanto dan Golkar telah tercoreng kasus korupsi sehingga perlu segera dibersihkan.
"Praperadilan tidak mengadili substansi, mengadili proses saja. Ya, prosesnya bisa saja katakanlah dia menang, orang akan tetap berpikir bahwa ada masalah," kata dia, seperti dilansir dari republika.
Oleh karena itu, Wapres berharap munaslub dapat segera dilakukan untuk menyelamatkan citra Golkar yang elektabilitasnya menurun karena kasus Setya Novanto.
JK berpendapat bahwa citra negatif masyarakat terhadap Golkar tercermin dari hasil survei yang menurun seperti hasil survei Poltracking pada Minggu (26/11), yang menunjukkan Golkar berada di urutan ketiga dengan 10,9 persen setelah PDI Perjuangan dengan 23,4 persen dan Partai Gerindra dengan 13,6 persen.
"Cara memperbaikinya ialah pimpinannya harus bersih. Itu saja sebaiknya, yang ini ada masalah, jadi harus dipimpin oleh yang bersih dan kemudian tentu mempunyai program yang jelas," kata dia.(nol)
"Boleh bilang ini pasti ada munaslub, memang persetujuan itu, saya kira Desember sudah harus ada pergantian, sesuai dengan apa yang disetujui pleno 'kan kalau sudah praperadilannya kalah, atau tidak kemungkinannya 'kan sulit," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa.
Praperadilan yang dimaksud JK adalah jalur hukum yang diajukan Setya Novanto kepada pengadilan untuk meninjau proses hukum yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadikannya tersangka kasus korupsi KTP-El.
Menurut Wapres yang juga politisi senior Golkar tersebut, apapun hasil praperadilan yang sidang pertama akan dilakukan pada 30 November 2017 itu, nama Setya Novanto dan Golkar telah tercoreng kasus korupsi sehingga perlu segera dibersihkan.
"Praperadilan tidak mengadili substansi, mengadili proses saja. Ya, prosesnya bisa saja katakanlah dia menang, orang akan tetap berpikir bahwa ada masalah," kata dia, seperti dilansir dari republika.
Oleh karena itu, Wapres berharap munaslub dapat segera dilakukan untuk menyelamatkan citra Golkar yang elektabilitasnya menurun karena kasus Setya Novanto.
JK berpendapat bahwa citra negatif masyarakat terhadap Golkar tercermin dari hasil survei yang menurun seperti hasil survei Poltracking pada Minggu (26/11), yang menunjukkan Golkar berada di urutan ketiga dengan 10,9 persen setelah PDI Perjuangan dengan 23,4 persen dan Partai Gerindra dengan 13,6 persen.
"Cara memperbaikinya ialah pimpinannya harus bersih. Itu saja sebaiknya, yang ini ada masalah, jadi harus dipimpin oleh yang bersih dan kemudian tentu mempunyai program yang jelas," kata dia.(nol)
Berita Lainnya
Beredar Kabar Bupati Kuansing Nonaktif Bakal Bongkar Dugaan Pungutan PPPK Miliaran Rupiah ke KPK
Menyilangkan Faksi di Hari Merdeka: Rekonsiliasi Politik Kuansing di Lapangan Limuno
PLN UPT Pekanbaru Gelar Simulasi Tanggap Darurat Objek Vital Nasional Sambut Masa Siaga Kemerdekaan RI ke-81
Tim SAR Gabungan Temukan Jasad Remaja 13 Tahun yang Hanyut di Sungai Siak Depan Taman Singapura
Polisi Masuk Gedung Dewan: Jejak Gelap APBD Kuansing 2025 Mulai Diurai
Validasi Teriakan Aktivis dari Balik Sel: Skandal APBD Kuansing Akhirnya Diusut KPK
Beredar Kabar Bupati Kuansing Nonaktif Bakal Bongkar Dugaan Pungutan PPPK Miliaran Rupiah ke KPK
Menyilangkan Faksi di Hari Merdeka: Rekonsiliasi Politik Kuansing di Lapangan Limuno
PLN UPT Pekanbaru Gelar Simulasi Tanggap Darurat Objek Vital Nasional Sambut Masa Siaga Kemerdekaan RI ke-81
Tim SAR Gabungan Temukan Jasad Remaja 13 Tahun yang Hanyut di Sungai Siak Depan Taman Singapura
Polisi Masuk Gedung Dewan: Jejak Gelap APBD Kuansing 2025 Mulai Diurai
Validasi Teriakan Aktivis dari Balik Sel: Skandal APBD Kuansing Akhirnya Diusut KPK