TEMBILAHAN, rIAUIN.COM - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) melakukan siap berkoordinasi dan membantu penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Inhil, TM Syaifullah, Jum'at (24/11/2017) kemarin. Namun menurutnya, setelah dilakukan, siapa yang menjadi leading sektornya harus kembali kepada Tugas Pokok Dan Fungsi (Tupoksi).

"Apa yang terjadi di media sosial akhir-akhir ini, kami dari Satpol PP ingin menyampaikan kepada semua pihak untuk memahami tupoksi kita masing-masing, masyarakat juga pasti tau," katanya.

Selama ini, lanjutnya, Satpol PP tidak pernah mengurusi ODGJ, kecuali ada pengaduan masyarakat bahwa yang bersangkutan mengganggu atau membahayakan orang lain.

Jika dalam kondisi tersebut, maka pihaknya dengan segenap kemampuan akan membantu, bukan lari dari tanggung jawab dan akan mengerjakan sesuai kewenangan yang ada pada Satpol PP, itupun sebatas mengamankannya, seperti yang di lakukan terhadap anak-anak Punk beberapa waktu lalu.

"Kalau memang harus kami tangkap, kami siap untuk menangkapnya, tapi yang lain siap tidak untuk menerima pelimpahan dari kami, karena pascanya ya menjadi urusan dinas yang lain. Karena itu semua adalah masalah sosial dan sudah jelas siapa yang harus mengurusinya. Tapi untuk tidak memperkeruh keadaan, kami membuka diri ayo sama-sama apa yang harus kita kerjakan," urainya.

TM Syaifulla mencontohkan pada kasus seorang orang gila cewek yang kerap berkeliaran di jalan Tembilahan, pada saat itu pihaknya sudah berencana menangkap ODGJ tersebut, namun setelah berkoordinasikan dengan Dinas Sosial, mereka tidak mau menerima dalam artian jangan ditangkap atau dibiarkan saja dulu.

"Alasannya keluarga mereka tidak ada yang bertanggung jawab. Ini artinya kenapa kemaren mereka mengatakan ini urusan Satpol, setelah kita laksanakan tugas kita kenapa mereka tidak mau melaksanakan tugas mereka," tandasnya.(nol)