Jakarta - Dorongan munaslub mulai muncul disuarakan kader Golkar usai sang ketua umum, Setya Novanto ditahan KPK. Tampaknya Golkar tak mau berlama-lama 'kehilangan' kaptennya.

Isu soal munaslub untuk mencari ketum baru sebenarnya sudah mulai menyeruak sekitar bulan Juli lalu setelah Novanto ditetapkan sebagai tersangka untuk pertama kalinya. Saat itu, Novanto juga dirawat di rumah sakit karena beberapa komplikasi.

DPP Golkar kemudian memutuskan untuk meminta kelegawaan Novanto untuk menunjuk Plt Ketum. Namun belum kesampaian, status tersangka Novanto gugur setelah dia memenangkan praperadilan.

Ketua DPR tak lama lalu keluar dari rumah sakit. Wacana Plt Ketum tak jadi terlaksana.

Kemudian pada 10 November 2017, KPK kembali mengumumkan penetapan Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP untuk yang kedua kalinya. Pada Rabu (15/11), KPK lalu mendatangi rumah Novanto yang dikabarkan untuk melakukan penjemputan paksa.

Namun ternyata, 'Novanto' menghilang dalam kejaran KPK itu. Wapres Jusuf Kalla lalu menyarankan agar Golkar segera memilih ketum baru dan mendorong segera dilakukannya munaslub.

"Ya harus segera. Kalau tidak, masak kapten menghilang tidak diganti kaptennya?" ujar JK, Kamis (16/11).

Novanto kemudian 'ditemukan' setelah mobilnya menabrak tiang lampu di Jalan Permata Berlian, Jakarta Selatan, pada Kamis (16/11) malam. Setelah dirawat selama 4 hari, dia lalu dibawa ke rutan KPK untuk menjalani tahanan.

Berbagai suara kader agar Golkar melaksanakan munaslub makin kencang terdengar. Mulai dari loyalis Novanto, Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, hingga DPD I Golkar.

"Saya berharap Munaslub dapat dilaksanakan akhir tahun ini juga," ujar Agung, Minggu (19/11).

"Pasca-penahanan Pak Novanto, Golkar harus punya figur baru yang diangkat menjadi pemimpin partai. Pertama, Golkar sebagai organisasi tidak mungkin tanpa pemimpin dalam waktu yang lama," timpal Plt Ketua DPD I Golkar Babel M Sarmuji.

DPP Golkar akan menggelar rapat pleno esok hari, Selasa (21/11). Munaslub akan menjadi salah satu hal yang akan dibahas.

"Ya itu mau munaslub atau tidak munaslub itu tergatung kajian evaluasi melalui rapat pleno DPP PG. Itu aspirasi, nanti dibahas dalam rapat pleno DPP Partai Golkar. (Rapat pleno DPP Golkar) Selasa ini," ungkap Ketua Harian DPP Golkar Nurdin Halid.

Sementara itu menurut Korbid Pemenangan Pemilu Indonesia I Golkar, Nusron Wahid pun menyebut partai berlambang pohon beringin itu membutuhkan solusi kepemimpinan. Ini dalam rangka cut off position dari perilaku koruptif di lingkungan partai.

"Kita lalui berbagai tahapan yang ada dulu. Langkah pertama perlu mendiskoneksi dulu kepemimpinan yang ada dari ketua umum existing mengingat yang bersangkutan sudah ditahan KPK. Mekanisme nya di pleno," jelas Nusron, Minggu (19/11).

Pada pleno nanti itu, akan diputuskan kepemimpinan transisional sampai akhirya dipilih ketua umum pengganti Novanto. Namun dia tak memastikan apakah bentuknnya plt ketum.

"Dalam pleno diputuskan kepemimpinan transisional sampai terbentuknya kepemimpinan yang definitif. Harus diputuskan melalui Munas atau munaslub," terang dia, seperti dilansir dari detik.

"Yang penting menyatakan saudara SN berhalangan tetap terlebih dahulu," sambung Nusron.

Seperti diketahui, Novanto kini sudah ditahan di Rutan KPK. Surat perintah penyidikan atas nama Novanto diterbitkan KPK pada 31 Oktober 2017. Novanto disangka terlibat tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiharto. (nol)