RIAUIN.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyampaikan respons resmi terhadap pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Riau mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2025–2029.

Jawaban pemerintah ini dibacakan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, mewakili Gubernur Riau dalam Rapat Paripurna DPRD Riau yang berlangsung pada Senin (11/8/2025).

Dalam sambutannya, M. Job Kurniawan menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh fraksi DPRD atas kontribusi mereka dalam memberikan masukan terhadap Ranperda RPJMD. Ia menekankan bahwa semua saran dan kritik yang diterima akan dijadikan bahan pertimbangan dalam menyempurnakan dokumen perencanaan lima tahunan tersebut.

“Kami sangat menghargai pandangan dan usulan dari DPRD yang tentu akan memperkuat arah pembangunan daerah agar lebih terstruktur, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan kebijakan nasional,” ujar Job.

Job menambahkan bahwa pemerintah akan memastikan penyusunan RPJMD dilakukan secara inklusif dan berdasarkan analisis komprehensif terhadap kondisi daerah, dengan mempertimbangkan potensi, tantangan, serta keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Merespons pandangan Fraksi PDI Perjuangan, Job menyepakati pentingnya penetapan prioritas pembangunan yang terukur dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sedangkan kepada Fraksi Partai Golkar, ia menyampaikan dukungan terhadap visi Riau Bedelau dan menyebutkan target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan berada pada kisaran 3,90–4,23 persen untuk tahun 2025 dan meningkat menjadi 4,00–4,48 persen pada 2030.

Kepada Fraksi Partai Gerindra, ia menegaskan pentingnya pelibatan masyarakat dalam penyusunan RPJMD, terutama dalam pembangunan desa. Bantuan Keuangan Khusus Desa akan diarahkan pada sektor infrastruktur, pemberdayaan, dan kegiatan keagamaan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Dalam menanggapi Fraksi Partai Demokrat, Job mengatakan bahwa RPJMD harus mampu menjabarkan visi-misi Kepala Daerah menjadi program prioritas yang terukur dan efisien, sesuai dengan kapasitas fiskal daerah dan kebutuhan layanan publik.

Sementara itu, untuk Fraksi PKB, ia menyoroti pentingnya pemerataan infrastruktur di wilayah perdesaan. Ia menyebut bahwa masih ada desa yang tergolong sangat tertinggal, yang memerlukan intervensi pendanaan melalui APBD, APBN, dan dukungan dari sektor swasta.

Khusus untuk Fraksi PAN Plus, ia menggarisbawahi tantangan pemenuhan kebutuhan beras lokal yang saat ini baru mencapai 22 persen. Untuk itu, peningkatan produksi pangan akan difokuskan pada optimalisasi lahan gambut serta pemenuhan pangan yang beragam, bergizi, dan aman (B2SA).

“Saya memahami bahwa tidak semua hal dapat kami jawab secara rinci dalam forum ini, namun seluruh masukan akan dibahas lebih lanjut bersama Panitia Khusus. Semoga upaya kita bersama mendapat ridha Allah SWT demi mewujudkan Provinsi Riau yang berkemajuan dan tetap menjunjung nilai budaya Melayu,” tutupnya. (Nab)