RIAUIN.COM – Pemerintah Provinsi Riau resmi menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia untuk mendukung pelaksanaan Program Satu Data Riau. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid, dan Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam sebuah acara di Gedung Daerah Balai Serindit, Kamis (7/8/2025).

Selain itu, turut ditandatangani juga rencana kerja antara Pemprov Riau dan BPS Provinsi Riau, serta kesepakatan serupa antara BPS Kabupaten/Kota dengan para Bupati dan Wali Kota se-Riau. Ini menjadi langkah awal sinergi lintas level pemerintahan untuk membangun sistem data yang lebih solid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam sambutannya, Gubernur Abdul Wahid menyampaikan bahwa kerja sama ini memiliki arti strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan berbasis data yang akurat. Ia menekankan bahwa kesepakatan ini bukan semata-mata bersifat simbolis, melainkan merupakan fondasi penting untuk kebijakan yang lebih tepat dan terarah.

“Kesepakatan ini mencerminkan komitmen kita semua dalam membangun sistem data yang terintegrasi, sejalan dengan kerangka Satu Data Indonesia berdasarkan Perpres Nomor 39 Tahun 2019,” ujar Wahid.

Gubernur juga menyoroti pentingnya data yang valid dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan. Dengan adanya keselarasan data, menurutnya, pemerintah daerah akan lebih mampu merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Data yang tepat akan menjadi dasar kebijakan yang efektif dan efisien dalam menjawab tantangan pembangunan daerah,” tambahnya.

Dengan adanya nota kesepahaman ini, seluruh instansi pemerintah di lingkungan Pemprov Riau diharapkan memiliki acuan data yang sama. Hal ini akan memperkuat koordinasi lintas sektor dan mencegah ketidaksesuaian informasi antar instansi.

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyambut antusias kerja sama tersebut. Ia berharap kolaborasi ini akan terus berkembang dan mendukung upaya Pemprov Riau dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data dan bukti nyata.

“Semoga melalui MoU ini, kita bisa memperkuat kolaborasi dalam mendukung kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang lebih tepat sasaran dan adaptif,” pungkas Amalia. (Nab)