RIAUIN.COM – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses perekrutan Tenaga Harian Lepas (THL) di Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani Pekanbaru tengah diselidiki dan berpotensi masuk ranah hukum. Meski demikian, sanksi terhadap oknum yang diduga terlibat masih menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat.

Pemeriksaan khusus atau riksus atas laporan dugaan pungli tersebut kini sedang berlangsung dan dilakukan oleh tim dari Inspektorat Kota Pekanbaru. Indikasi keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam praktik tersebut menjadi perhatian serius.

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, telah meminta agar pengusutan dugaan pungli ini ditangani dengan tuntas dan tidak ditoleransi. Jika terbukti, pelaku bisa dikenai sanksi administratif maupun pidana.

"Pemeriksaan ini sesuai arahan Pak Wali, dan saat ini kita masih menunggu hasil akhirnya," ungkap Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Pekanbaru, Zulhelmi Arifin.

Zulhelmi menjelaskan, jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya unsur pidana, maka kasus ini dapat dilanjutkan ke jalur hukum. Untuk sementara, dua ASN yang terindikasi terlibat telah diberhentikan dari jabatannya guna mempermudah proses penyelidikan.

"Langkah ini kita ambil agar mereka bisa fokus mengikuti proses pemeriksaan," jelasnya.

Mantan Kepala Bapenda Pekanbaru itu menambahkan bahwa kedua ASN tersebut merupakan pejabat struktural di lingkungan RSD Madani. Satu di antaranya menjabat eselon III dan satu lagi eselon IV.

"Surat pemberhentian sementara untuk keduanya telah ditandatangani oleh Wali Kota," tutupnya. (Nab)