RIAUIN.COM – Dalam rangka memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang transparan dan terukur, Pemerintah Kabupaten Bengkalis menggelar Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2025 sekaligus pendampingan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025–2029.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Bengkalis, H. Bagus Santoso, mewakili Bupati. Acara turut diikuti melalui platform Zoom oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I, Akhmad Hasmy, bersama tim Kemenpan-RB.

Turut hadir secara langsung Ketua Tim Tenaga Ahli Penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkalis, Dr. Ing. Syawal Satibi, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Andris Wasono, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, H. Toharuddin, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bengkalis.

Dalam sambutannya, Wabup Bagus Santoso menekankan pentingnya kegiatan asistensi ini sebagai langkah strategis untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang terstruktur dan pemerintahan yang akuntabel.

"SAKIP dan RPJMD ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi mencerminkan komitmen kita terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi, bertanggung jawab, dan berpihak pada masyarakat," ujar Wabup.

Ia menambahkan, SAKIP mencerminkan citra pemerintah daerah. “Kalau nilai SAKIP kita baik, berarti wajah tata kelola pemerintahan juga cerah,” ujarnya.

Wabup juga menyampaikan bahwa hasil evaluasi dari Kementerian PAN-RB menunjukkan perkembangan positif atas kinerja Pemkab Bengkalis dalam empat tahun terakhir. Dari nilai 66,26 di tahun 2020, meningkat secara bertahap menjadi 67,12 di 2021, 67,44 di 2022, dan 68,05 pada 2023 — seluruhnya dengan predikat B.

Tahun 2024 menjadi tonggak sejarah karena Bengkalis meraih penghargaan SAKIP Award dengan predikat BB, satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi Riau yang mencapai hal tersebut. Nilai tersebut terdiri dari komponen perencanaan kinerja 24,27; pengukuran kinerja 18,78; pelaporan 10,88; dan evaluasi internal sebesar 16,21.

Meski begitu, Wabup mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat jajaran pemerintah daerah merasa cukup. Ia mendorong semua kepala perangkat daerah untuk tetap fokus meningkatkan kualitas sistem akuntabilitas di unit kerja masing-masing.

“Pencapaian ini harus menjadi motivasi untuk terus berbenah. Jangan cepat puas. Kita harus punya target yang lebih tinggi lagi,” tegasnya.

Menurutnya, jika seluruh OPD memiliki komitmen dan sinergi dalam menyempurnakan proses perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja secara menyeluruh, maka selain peningkatan skor evaluasi, yang lebih penting adalah meningkatnya dampak nyata bagi masyarakat.

Di akhir arahannya, Wabup Bagus Santoso mengajak seluruh peserta untuk serius memanfaatkan kegiatan asistensi ini. Ia berharap agar penyusunan RPJMD nantinya bisa menjadi dokumen yang aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

“Kita ingin RPJMD ini bukan sekadar formalitas, tapi jadi panduan nyata dalam mencapai visi Bengkalis yang lebih maju, profesional, dan dipercaya masyarakat,” tutupnya. (Ard)