RIAUIN.COM – Upaya mempercepat pencapaian kesetaraan gender dan perlindungan anak di Provinsi Riau kembali mendapat penguatan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia.

Penandatanganan kerja sama ini dilakukan dalam momen malam ramah tamah bersama Menteri PPPA Arifah Fauzi dan Wakil Menteri Veronica Tan. Acara ini turut dihadiri Gubernur Riau Abdul Wahid serta para kepala daerah kabupaten/kota se-Riau, dan digelar di Gedung Dang Purnama, Rengat, Selasa (22/7/2025).

Dalam sambutannya, Gubernur Wahid menegaskan pentingnya kolaborasi pusat dan daerah dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak.

"Acara ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi menjadi langkah awal memperkuat kerja sama strategis antara pemerintah pusat dan daerah," ucapnya.

Melalui MoU tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk memperkuat pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak secara lebih terarah, terstruktur, dan berkelanjutan di wilayah Riau.

“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Ibu Menteri. Penandatanganan ini menandai keseriusan kita bersama dalam memperkuat program-program kesetaraan dan perlindungan,” kata Gubri.

Lebih lanjut, Wahid menekankan perlunya realisasi nyata di lapangan seperti peningkatan layanan publik yang sensitif gender, penguatan ekonomi perempuan, hingga penyusunan kebijakan inklusif yang berpihak pada perempuan dan anak-anak.

"Komitmen ini harus diwujudkan lewat tindakan nyata. Mari kita lindungi perempuan dan anak-anak agar masa depan bangsa semakin cerah," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, dilakukan juga penyerahan secara simbolis Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian PPPA kepada Pemprov Riau. Dana ini akan difokuskan pada peningkatan program teknis di sektor perlindungan perempuan dan anak, serta memperkuat kelembagaan di daerah yang menangani isu tersebut. (Nab)