RIAUIN. COM- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dilanda kekisruhan internal terkait perbedaan angka defisit anggaran yang mencapai triliunan rupiah.

Perbedaan pendapat ini bermula dari pernyataan Gubernur Abdul Wahid dalam Rapat Forum Konsultasi Publik RPJMD pada 12 Maret 2025, yang menyebutkan angka tunda bayar Pemprov Riau mencapai Rp2,2 triliun.

Pernyataan ini sontak dibantah oleh Wakil Gubernur SF Hariyanto, yang menyebut angka tersebut "sangat keliru" dan menyatakan defisit yang sebenarnya hanya Rp132 miliar.

"Seperti soal defisit anggaran yang katanya Rp2,2 triliun, itu data dari mana? Jangan asal bunyi, ngak boleh Asbun! itu sangat tidak benar, yang benar itu defisit kita hanya Rp132 miliar saja, Saya punya datanya Lho," tegas SF Hariyanto.

Perbedaan angka yang mencolok ini memperlihatkan adanya ketidakselarasan dalam pengelolaan keuangan daerah. Gubernur Wahid berdalih defisit terjadi akibat penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kenaikan belanja daerah.

Sementara itu, Wakil Gubernur Hariyanto menjelaskan defisit terjadi karena realisasi pendapatan tahun sebelumnya yang tidak mencapai target, serta kegagalan mencapai target participating interest (PI) dari sektor Migas.

Ketua DPD KNPI Provinsi Riau, Larshen Yunus, mengajak kedua belah pihak untuk duduk bersama dan melakukan tabbayun guna menyelesaikan permasalahan ini. Ia menekankan pentingnya sinergi dan persatuan dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh Pemprov Riau saat ini.

"Kalau soal data dan angka yang defisit itu bisa kita selesaikan, cukup duduk satu meja. Kami siap Fasilitasi Keduabelah Pihak untuk Ngopi bersama. Setidaknya dalam rangka Buka Puasa Bersama di bulan suci ramadhan saat ini," ujar Larshen.

KNPI Provinsi Riau bertekad untuk mengambil jalan tengah dan tidak ingin berat sebelah dalam menyikapi polemik ini. Mereka siap memfasilitasi pertemuan antara Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mencapai persepsi dan kesamaan, demi Riau yang "bermarwah".(hen)