"Sekarang gaji honorer Rp1.2 juta, dapat apa uang segitu," tanya Halim.

Jika nanti HS diberi amanah memimpin Kuansing lima tahun mendatang, gaji honorer dipastikan lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. " Jika nanti kami dipercaya, saya pastikan gaji honorer itu diatas Rp2 juta,"  kata Halim tegas.

Dengan lantang Halim menuturkan kondisi pemerintahan Kuansing saat ini tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat Kuansing. Bahkan dirinya mendengar, dengan uang APBD sebanyak itu untuk bayar gaji PPPK pun mandek.

"Hal seperti ini tidak mesti terjadi, karena APBD Kuansing mencukupi untuk bayar kebutuhan itu, hanya saja penggunaan uang APBD saat ini disinyalir lebih dominan digunakan untuk hal-hal yang tidak terlalu penting," ungkap Halim.

Senada dengan itu, calon Wakil Bupati Kuansing Sardiyono AMd juga menyayangkan penggunaan APBD yang tidak berpihak terhadap para petani. Menurut Sardiyono, sejatinya petani Kuansing sudah mendapatkan fasilitas yang mumpuni dari pemerintahan daerah sehingga perekonomian mereka bertambah maju.

"Dengan APBD sekitar Rp1,7 Triliun yang dimiliki Kuansing saat ini seharusnya petani sudah mendapatkan pelayanan yang baik. Misalnya bantuan pupuk, bantuan bibit dan bantuan untuk pengolahan lahan baru. Itu kalau pemerintahan Kuansing berpihak kepada petani," ucap Sardiyono.

Tapi buktinya, kata Sardiyono, petani Kuansing hari ini tidak mendapatkan bantuan yang semestinya mereka dapatkan seperti bantuan pupuk, bibit dan bantuan subsidi untuk membuka lahan perkebunan yang baru.

"InsyaAllah kalau masyarakat Kuansing mempercayai kepada Halim - Sardiyono untuk memimpin Kuansing lima tahun kedepan, kita akan pergunakan uang APBD itu untuk bantuan pertanian, perkebunan karena itu pondasi kehidupan masyarakat Kuansing. Silakan masyarakat Kuansing catata, ini janji kami demi untuk mensejahterakan petani," papar Sardiyono.

Tidak hanya bantuan bibit dan pupuk secara gratis, bahkan untuk land clearing lahan juga akan dibantu dengan cara menyediakan satu alat berat disetiap kecamatan.

"Satu alat berat untuk satu kecamatan, manfaatkan APBD itu untuk pengadaan alat berat supaya petani merasa terbantu membuka lahan baru dan tidak membakar lahan, karena membakar lahan itu adalah perbuatan melawan hukum," pungkasnya. (hen)