Hal itu dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tepatnya pada Pasal 70 ayat (3) yang berbunyi " Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan.

a). Menjalani cuti diluar tanggungan negara, dan
b). Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan.

Pada ayat berikutnya, ayat (4)  menjelaskan bahwa cuti bagi Bupati/Walikota sebagai petahana harus diajuan dan didapat dari Gubernur atas nama Menteri. Dan kewajiban bagi petahana untuk memberitahukam itu pada KPU sebagai Penyelenggara.

" Karena ini perintah tegas dalam UU Pilkada, maka tentu wajib dijalani oleh petahana, dan tentu ini yang harus diminta KPU dan diawasi oleh Bawaslu Kuantan Singingi," ucap Zul Wisman.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Kuansing Mardius Adi Saputra ketika dikonfirmasi riaun.com membenarkan prihal tersebut. Menurut Adi, Bupati petahana wajib cuti selama masa pelaksanaan kampanye terhitung dari tanggal 25 September sampai 24 November 2024.

"Bupati wajib cuti terhitung tiga hari setelah penetapan sampai tiga hari sebelum pencoblosan," kata Adi (hen)