PEKANBARU, Riauin.com - Wakil Ketua DPD I Golkar Riau, Masnur tegaskan, kehadiran empat orang pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam Rakerda Partai Golkar beberapa hari yang lalu, tidak ada kaitannya dengan kegiatan politik.

Masnur mengatakan, kehadiran mereka untuk mengisi materi dalam Rakerda seperti undangan yang disampaikan panitia pelaksana. Selain itu, KPU dan Bawaslu juga diundang panitia untuk mengisi materi.

"Perlu saya luruskan, empat orang pejabat Pemprov itu kapasitasnya sebagai pemateri dalam Rakerda dan itu ada undangannya dari panitia. Kami juga mengundang KPU dan Bawaslu untuk mengisi materi," kata Masnur kepada riauterkinicom, Rabu (27/09/17).

Oleh sebab itu, menurutnya tidak ada salahnya jika ASN mengisi materi dalam sebuah acara partai politik. Ia juga mengungkapkan jika DPP Partai Golkar atau partai politik lainnya, pernah melakukan hal yang sama.

"Jadi saya rasa tidak ada yang perlu dipersoalkan. Kader kami kan butuh pengetahuan atau ilmu juga, apalagi bagi mereka yang tinggal di daerah. Ketika Rakornas atau Rapimnas partai kami, juga pernah mengundang Dirjen atau ASN lain untuk mengisi materi, jadi tidak ada yang salah, mereka pun tidak berpolitik," sebutnya.

Lebih lanjut ia meminta kepada seluruh pihak agar tidak terlalu membersarkan persoalan ini. Jika ada yang menyebut, mereka sudah melanggar Undang-undang ASN, maka hal itu menurutnya tidaklah benar.

"Tidak ada kaitannya dukung mendukung, mereka profesional. Apa yang mereka sampaikan bukan hanya untuk kepentingan daerah saja, tapi juga untuk pembangunan daerah, kesehatan dan lainnya," tutup anggota DPRD Riau ini.

Seperti yang diketahui, dalam Rakerda Golkar, tampak empat orang ASN hadir dalam kegiatan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan poto keempat ASN dengan sejumlah kader Partai Golkar yang tersebar di sejumlah media sosial.

Keempatnya yakni, Kepala Dinas Kesehatan Mimi Yuliani Nazir, Plt Kepala Dinas Perhubungan Riau Rahmad Rahim, Kepala Dinas PU Riau Dadang, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Riau Rudiyanto, dan Kepala Dinas Perkebunan Feri HC.(rtc)