RIAUIN.COM- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Riau, mengadakan rapat pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024, di Ruang Medium DPRD Provinsi Riau, Rabu (15/11/2023).

Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Riau Yulisman, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Agung Nugroho dan Hardianto. Serta dihadiri Anggota Banggar DPRD Provinsi Riau, yaitu Husaimi Hamidi, Mardianto Manan, Syafrudin Iput, Lampita Pakpahan, Parisman Ihwan, Manahara Napitupulu, Sugeng Pranoto, Robin P Hutagalung, Adam Syafaat, Dani M. Nursalam, Karmila Sari, Kelmi Amri, Ade Agus Hartanto, dan Almainis.

Dari pihak TAPD dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau S.F Hariyanto, Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau Indra, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau Syahrial Abdi, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Riau Elly Wardhani, serta anggota TAPD Provinsi Riau lainnya.

Diawal rapat, S.F Hariyanto memaparkan PA berdasarkan dari SKK Migas dan RPR terkait pemberitahuan jumlah perhitungan bagi hasil. PA ini merupakan sumber penerimaan dan berharap DPRD Provinsi Riau bisa mengawalnya.

Realisasi fisik keuangan pendapatan daerah pada tahun 2023 hingga Oktober mencapai 74.9 persen.

Menanggapi hal tersebut, Agung Nugroho menyampaikan bahwa pendapatan daerah berkurang, sementara pencapaian di 2023 naik sekian persen. Ia berharap di tahun 2024 akan naik.

Lebih lanjut, Pemprov Riau akan mengurangi denda pajak kendaraan bermotor dari 25 persen menjadi 22 persen.

Diakhir rapat, Dani M. Nursalam menyampaikan kegiatan yang disepakati jauh kekurangannya, sehingga mengakibatkan kegiatan yang sudah direncanakan, target fisik yang akan dikerjakan tidak terealisasi.

Wakil Ketua DPRD Riau H Hardiyanto SE di sela skorsing rapat mengatakan pembahasan RAPBD 2024 sudah dimulai beberapa waktu lalu oleh Banggar dan TAPD namun karena RAPBD Perubahan 2023 lebih mendesak untuk dibahas, akhirnya Banggar dan TAPD sepakat RAPBP 2023 didahulukan pembahasannya.

"Nah untuk pembahasan lanjutan RAPBD 2024 sudah kita mulai hari ini," kata Hardiyanto.

Hardiyanto mengatakan lambatnya pembahasan RAPBD 2024 karena Banggar dan TAPD menunggu kepastian pencairan dana pengelolaan 10 persen participating interest (PI) dari Wilayah Kerja (WK) Rokan dan WK Kampar untuk Provinsi Riau." PI ini tak jelas statusnya, kapan cairnya, berapa cairnya, kalau cair berapa masuk ke Kasda?, itu yang menyebabkan kita lama baru membahas RAPBD 2024," kata H Hardiyanto SE, kepada goriau.com, Rabu (15/11/23) kemarin.

Namun lanjutnya, setelah Banggar dan TAPD mendapat gambaran akhir bulan November ini cair, Plt Gubernur Riau, Sekda dan jajarannya akan mendudukan berapa yang akan disetorkan ke Kasda.

"Itu akan menjadi modal belanja kita, mudah-mudahan clear, makanya pada hari ini kita star bahas RAPBD 2024 " ucapnya.

Jika sudah masuk Kasda kata Hardiyanto bisa langsung digunakan untuk kebutuhan APBD 2023.

"Jadi kalau dana PI ini sudah ada di Kasda, bisa langsung digunakan untuk program APBD 2023," ujarnya.

Pembahasan RAPBD 2024 tambah politisi Gerindra ini mesti tuntas paling lambat tanggal 30 November 2023 dan dirinya optimis dapat tuntas sebelum tanggal tersebut meskipun nantinya dibahas terlebih dahulu di komisi-komisi DPRD Riau. -adv