Dikatakan Ilham, untuk KPU kabupaten/kota yang sudah selesai, selanjutnya mereka langsung menyiapkan proses untuk pembayaran honor sekretariat PPK untuk bulan Januari dan Februari. Kemudian anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat desa/kelurahan untuk bulan Februari, dan juga pembayaran uang operasional perkantoran untuk di PPK dan PPS serta Petugas Pendataan dan Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) di tingkat TPS.

Proses pembayaran honor ini, kata Ilham sesuai kebijakan KPU Pusat tidak ada lagi dilakukan dalam bentuk uang tunai, melainkan melalui virtual account yang ditransfer dan diterima langsung di rekening masing-masing.

Hal ini disatu sisi sangat positif, karena lebih terjamin dari sisi keamanannya, dan uang yang diterima benar-benar sesuai angka yang sudah ditetapkan, yaitu Rp2,5 juta untuk ketua, dan Rp2,2 juta untuk anggota PPK. Kecuali jika mereka merupakan ASN, ada pemotongan terkait ketentuan kewajiban biaya pajak penghasilan.

Namun di sisi lain, kata Ilham, sekretariat KPU kabupaten/kota harus menjembatani dan  memfasilitasi pembuatan rekening yang cukup banyak dan massal antara pihak perbankan dengan jajaran penyelenggara Pemilu, karena hingga ke tingkat kecamatan dan desa/kelurahan tersebut.

"Untuk yang ini di awal saja yang ada kendala, untuk di bulan-bulan selanjutnya InshaAllah sudah lancar," ungkap Ilham.***

Berikut rincian honor PPK dan PPS

*1. PPK di Kecamatan*
- Ketua : Rp2.500.000,_
- Anggota : Rp2.200.000,_
- Sekretaris: Rp1.850.000,-
- Staf sekretariat: Rp1.300.000,-

*2. PPS di kelurahan/desa*
- Ketua : Rp1.500.000,-
- Anggota : Rp1.300.000,-
- Sekretaris: Rp1.150.000,-
- Staf sekretariat: Rp1.050.000,-

*3. Pantarlih : Rp1.000.000,-