Sama dengan aksi sebelumnya, massa menolak rencana Constatering dan Eksekusi lahan oleh PN Siak atas permintaan PT Duta Swakarya Indah sebagai pemohon dan PT Karya Dayun sebagai termohon.

Masyarakat menolak karena dalam lahan seluas 1.300 hektar tersebut terdapat lahan warga yang yelah bersertipikat dari BPN.

Soal kedudukan Sertipikat (SHM) milik warga yang berada di dalam objek eksekusi, Ahli Hukum Pidana Forensik, Dr Robintan Sulaiman SH MH MA MM CLA secara independen berpendapat, tidak ada satupun yang bisa membatalkan Sertipikat tersebut, bahkan Presiden sekalipun. Tapi, ada dua cara yang bisa membuat Sertipikat itu bisa dibatalkan

"Yang bisa membatalkan itu pertama BPN itu sendiri dan di PTUN kan. Jadi selama orang itu ada Sertipikat, itu haknya dilindungi. Mesti dicek semua, Constatering itu bukan seperti orang mengukur baju, jadi dia itu harus clear dan ada lagi yang dienclave," tegasnya.

Untuk diketahui, Constatering dan Eksekusi kali ini merupakan yang keempat selama tahun 2022 ini. Dimana tiga pelaksanaan sebelumnya berakhir gagal karena mendapatkan penolakan dari warga.-dnr