Seperti diketahui, Kabupaten Siak salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, memiliki luas perkebunan kelapa sawit 107,420 ha, menghasilkan 500 ribu ton Crude Palm Oil (CPO) pertahun.

“Untuk swadaya saja ada sekitar 200 ribu hektar lebih, belum lagi lahan sawit yang di miliki swasta dan juga BUMN. Jadi kita masuk salah satu kabupaten anggota Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI),” ujarnya 

Acara itu, di buka oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian dan pengarahan dari Menko Marves Luhut Binsar Panjahitan yang menyampaikan pengarahan menjelaskan kondisi aktifitas sawit di Indonesia, kata Husni. Termasuk berbagai persoalan yang dirasakan oleh masyarakat khususnya petani sawit.

“Tadi Pak Luhut menyampaikan saat ini sedang dilakukan audit terhadap kondisi perkebunan kelapa sawit di Indonesia baik yang di kelola swasta, BUMN maupun swadaya masyarakat. Audit ini dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hasil dari audit itu nantinya, bisa menunjukan data dan fakta-fakta di lapangan tentang perkelapa sawitan di Indonesia”ucapnya.

Pemerintah Pusat berjanji dalam kurun waktu 3 bulan kedepan, akan ada kebijakan-kebijakan yang tujuannya mendorong bagaimana kedepan industri kelapa sawit di Indonesia ini,  lebih baik lagi. Termasuk peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit.

“Kita sangat apresiasi mudah-mudahan apa yang di janjikan pak luhut tadi segera terwujud. Rencana pemerintah ini bisa memunculkan semacam trigger atau pemicu untuk perubahan harga tandan buah segar (TBS) di masyarakat yang lebih berpihak. Karena saat ini harga TBS di setiap daerah bervariasi ada yang Rp 1000/ kg ada yang Rp 800/kg tapi semuanya, dibawah Rp 2000/kg tidak seperti sebelumnya,” ucapnya. 

Munas 1 Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) tahun 2022 di ikut 160 kabupaten dari 22 provinsi se Indonesia.  -inf