Masukan-masukan yang disampaikan Biro Hukum serta bagian kerja sama Pemprov Riau akan menjadi catatan serta revisi-revisi untuk selanjutnya. Dan Ranperda ini bisa selesai tepat waktu serta mendapat payung hukum yang bisa memberikan keleluasaan dan kewenangan yang cukup bagi Pemkab di dalam melaksanakannya demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Sanusi selaku Ketua Bapemperda yang juga anggota Pansus kerja sama daerah menyampaikan, Ranperda kerja sama daerah merupakan Ranperda yang menjadi skala prioritas.

Ranperda kerja sama daerah menjadi skala prioritas untuk dibentuk, tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disinkronkan dengan undang-undang-undang cipta kerja serta perlunya komunikasi yang baik untuk mendapatkan Perda yang sempurna, baik itu kerjasama daerah maupun kerja sama luar negeri. 

Kepala Biro Hukum, Elly Wardhani menanggapi perlunya regulasi di dalam menyusun draft naskah akademis yang perlu dituangkan di dalam Perda dan perlu sinergitas dengan OPD terkait untuk menyempurnakan Ranperda kerja sama daerah ini nantinya.

Selain itu, dari Kepala Bagian Perundang Undangan, Wan Mulkhan memberikan masukan untuk mengganti judul Pansus Kerja Sama Daerah menjadi "Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah" agar adanya perbedaan PP dan Perda dan perlu dipertegas lagi di dalam draft naskah akademis apa-apa saja peraturan yang mencakup di dalam ruang lingkup daerah.

Terakhir, Eldy menyampaikan terkait draft naskah akademis Pansus Kerja Sama Daerah perlu memperkuat posisi penyelenggaraan kerja sama daerah antara pemerintah daerah dan DPRD untuk bisa saling bersinergi. ***