Zamzami Harun dan Surya Budiman dalam kesempatan itu juga menambahkan, bagaimana kerja sama perorangan dan luar negeri yang sudah berjalan pada Kabupaten Semarang sehingga berdasarkan Perda ini dapat menghasilkan PAD.

Selain untuk, Adihan menanyakan mengenai bagai mana kerja sama yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, baik dengan Pemerintah Pusat maupun pihak ketiga.

Menjawab hal tersebut Evi menjelaskan, terkait kewenangan khusus yang dimuat di dalam Perda kerja sama Kabupaten Semarang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah selagi tidak bertentangan dengan aturan di atasnya.

“Seperti pembatalan kerja sama tidak hanya dari sepihak saja namun harus dari musyawarah mufakat antara kedua belah pihak serta masa kontrak kerjasama yang dilakukan tidak melebihi masa periode kepemimpinan kepala daerah,” jelasnya.

Berkaitan dengan kerja sama di bidang infrastruktur untuk membangun bendungan pernah dilakukan di Kabupaten Semarang dengan dibantu APBD provinsi, APBN serta kekurangannya dibantu kerja sama dari pihak ketiga. Kemudian Pemkab Semarang membayar kepada pihak ketiga setiap tahunnya, sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

"Untuk diketahui bersama Kabupaten Semarang sampai saat ini belum ada menjalin kerja sama dengan perorangan dan pihak luar negeri," ujarnya. 

Pertemuan ditutup dengan pemberian cendramata dari DPRD Kabupaten Bengkalis kepada Kabupaten Semarang dan berfoto bersama. ***