RIAUIN.COM- Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Kabupaten Kampar menggelar rapat bersama. Dalam pertemuan itu membahas tentang pergantian status Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Senin (7/3/2022). 

PBG ini diterbitkan sebagai  syarat mendapatkan perizinan mendirikan bangunan baru maupun mengubah fungsi sebuah bangunan. Kebijakan ini telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang telah diundangkan pada 2 Februari 2021 lalu.

Menurut Ketua Bapemperda Juswari Umar Said retribusi PBG ini berdasarkan kepada keputusan 4 menteri meliputi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri PUPR dan Menteri Investasi/Kepala BKPM.

"Mengenai IMB yang diganti menjadi PBG, itu berdasarkan peraturan 4 menteri dimana retribusinya diatur dalam satu peraturan daerah, sehingga Pemda boleh melakukan pungutan selama berpedoman kepada Perda IMB yang lama," paparnya.