JAKARTA, Riauin.com -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, menilai pertemuan antara petinggi partai Demokrat dengan petinggi partai Gerindra pada Kamis (27/7) malam, merupakan hal yang wajar terjadi. Menurut Tjahjo, pertemuan itu tidak boleh dipandang sebagai bentuk penolakan atas Undang-undang (UU) Pemilu.

"Saya kira wajar ya bertemunya antar pimpinan parpol, bertemunya antar tokoh nasional. Saya kira pertemuan Pak SBY dan Pak Prabowo adalah hal wajar. Ada yang terbuka dan ada yang tertutup adalah wajar," ujar Tjahjo kepada wartawan usai memberikan pengarahan Pilkada Serentak 2018 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Jumat (28/7).

Dia memandang pertemuan kedua tokoh parpol tersebut merupakan hal positif. "Positif,namanya membangun komunikasi antar tokoh parpol saya kira hal wajar dan seperti itu juga yang dirasakan oleh Presiden," lanjut Tjahjo.

Saat disinggung tentang pertemuan yang dilatarbelakangi ketidaksetujuan atas UU Pemilu, Tjahjo meminta masyarakat tidak gegabah menilai. Sebab, ketidaksepakatan terhadap UU harus menempuh proses dan mekanisme tertentu.

Mekanisme yang dimaksud adalah pembahasan di panitia kerja (panja) dan sidang paripurna. Penolakan juga dapat diajukan lewat pengajuan gugatan uji materi UU Pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) lewat elemen masyarakat.

"Jangan diartikan kalau ada fraksi atau parpol yang walkout terus menolak dan tidak mau akui UU berarti tidak. Apapun yang terjadi UUitu bagian dari proses yang dilaksanakan oleh seluruh parpol, secara politik dpr udah sepakat," tegas Tjahjo..

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pertemuan di Puri Cikeas, Bogor pada Kamis malam. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Syarif Hasan, mengatakan pertemuan membahas persoalan bangsa dan negara. Menurut Syarif, permasalahan bangsa yang dibahas dapat diterjemahkan secara luas bergantung masing-masing pihak menerjemahkan. "Pokoknya masalah bangsa luas," ujarnya, Kamis.(rol)