Pertama, pajak dan retribusi yang dikelola oleh OPD. Kedua, peraturan daerah (Perda) Kabupaten Kampar terkait penerimaan kebanyakan sudah berusia lama atau tidak up date dan up to date. "Kami memandang perlu pemerintah daerah perlu mereview terhadap Perda ini," kata Zulpan.

Ketiga, asumsi-asumsi terhadap penerimaan belum didukung data tentang objek yang valid dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu menjadi tugas OPD terkait mempersiapkan data base yang dimaksud, sehingga asumsi penerimaan bersumber dari pajak tersusun lebih realistis dan kompatibel.

Selanjutnya dari sisi belanja daerah, Banggar melaporkan bahwa ada beberapa poin pokok pada APBD 2022 yaitu pertama, alokasi untuk program prioritas pembangunan daerah berdasarkan rencana kerja perangkat daerah (RKPD) 2022.

Kedua, alokasi penganggaran penanggulangan bencana nasional non alam dan penanggulangan bencana Covid-19. Ketiga, alokasi anggaran untuk pemilihan ekonomi nasional. Keempat, alokasi anggaran untuk mendukung program prioritas nasional tahun 2022 dan kelima alokasi mendukung program prioritas Pemerintah Provinsi Riau tahun 2022.

Terkait dengan pembahasan pendapatan belanja dan pembiayaan, Banggar telah mslakukan pembahasan atas RAPBD.

Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kahupaten Kampar ini menyampaikan, pendapatan pada RAPBD tahun 2022 adalah sebesar Rp2.412 miliar lebih.

Pendapatan bersumber dari beberapa komponen. Dari PAD sebesar Rp270, 587 miliar lebih, pendapatan transfer sebesar Rp2, 141 triliun lebih.

Kemudian berkaitan belanja daerah, Banggar menyampaikan bahwa APBD hendaklah mampu memenuhi fungsi perencanaan, alokasi dan fungsi retribusi. Fungsi tersebut hendaknya berdasarkan keadilan dan kepatutan.

Belanja daerah hendaknya juga dilakukan secara efisien dan efektif, dapat dimanfaatkan peningkatan kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan.

Adapun total belanja daerah pada RAPBD Kampar tahun 2022 adalah sebesar Rp2,468 triliun.

Banggar juga merinci beberapa alokasi anggaran per OPD. Diantaranya, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga memiliki alokasi anggaran Rp901 miliar lebih, Dinas Kesehatan Rp238 miliar lebih.

RSUD Bangkinang Rp133 miliar lebih, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp163 miliar lebih, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Rp37,6 triliun lebih, Dinas Lingkungan Hidup Rp20 miliar lebih, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Rp11 miliar lebih, Dinas Sosial Rp12 miliar lebih, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Rp23 miliar lebih, Dinas Perhubungan Rp36 miliar lebih.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Rp11 miliar lebih, Sekretariat Daerah Rp90 miliar lebih, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Rp401 miliar lebih, Inspektorat Rp3 miliar lebih dan Badan Kesbangpol Rp13 miliar lebih.

Selanjutnya anggaran kecamatan bervariasi, dari Rp1 miliar lebih hingga Rp3 miliar lebih. Diantaranya Kecamatan Kampar Kiri dianggarkan Rp3 miliar lebih, Kecamatan Tambang Rp2 miliar lebih, Kecamatan Kampar Rp3,4 miliar lebih, Siak Hulu Rp2,6 miliar lebih, XIII Koto Kampar Rp2,5 miliar lebih, Rumbio Jaya Rp1,6 miliar lebih, Salo Rp3,616 miliar lebih, Kuok Rp1,6 miliar lebih, Bangkinang Kota Rp3,3 miliar lebih. Adapun total seluruh anggaran OPD adalah Rp2.468.431.050.724 atau Rp2 triliun lebih.

Sementara itu, pembiayaan melalui estimasi sisa lebih perhitungan sisa anggaran lebih Silpa sebesar Rp56 miliar lebih.

Sementara itu, Bupati Kampar. H Catur Sugeng Susanto dalam pengarahannya usai pengesahan APBD Kampar tahun anggaran 2022 mengatakan, untuk mempercepat kegiatan setelah hasil evaluasi diterima diminta seluruh kepala OPD agar segera melakukan penyempurnaan dan persiapan administrasi kegiatan dan persiapan teknis kegiatan di lapangan sehingga kegiatan anggaran 2022 dapat dilakukan pada awal tahun.

Bupati Catur juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada anggota DPRD karena peran aktifnya melakukan pembahasan dan memberikan saran, masukan dan kritik yang sangat berguna dalam penyusunan RAPBD. 

"Sehingga pengesahan RAPBD menjadi APBD dapat terlaksana tepat waktu sesuai Peraturan perundang-undangan.

Terkait belanja daerah, Catur mengingatkan OPD agar dilakukan efektif efisien dan tanggung jawab tanpa mengurangi kualitas pekerjaan dengan perhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat. -yus