Komitmen pemerintah daerah dalam gerakan Siak Hijau diturunkan ke dalam Peraturan Bupati, yaitu untuk melindungi gambut dari kebakaran hutan dan lahan, pendayagunaan petani. Dalam konteks regulasi memperkuat sistem monitoring dan evaluasi sebagai bentuk harmonisasi terhadap program provinsi yaitu Riau Hijau.
"Yang melatar belakangi terbentuknya Gerakan Siak Hijau adalah respon terhadap kondisi lingkungan, masa itu terjadi kebakaran hutan yang hebat pada tahun 2015 lalu. Sehingga respon dalam mengatasinya yakni kita mendeklarasikan gerakan Siak Hijau. Karena Siak ini dari total luas wilayahnya terdapat lahan gambut seluas 8586 km², artinya 57 persenya adalah gambut terdapat 21 persennya gambut dalam," paparnya.
Forum dialog yang digelar virtual itu bertajuk New York Climate Week, merupakan bagian dari rangkaian peringatan perubahan iklim dan menawarkan diskusi kritis dan solutif dari pelaku bisnis dan pemerintah daerah di Asia Tenggara. Bagaimana mengatasi perubahan iklim lewat pertumbuhan rendah karbon yang berkelanjutan dengan menggunakan pendekatan yurisdiksi, sebagai upaya komitmen seluruh pihak mengatasi perubahan iklim.
Diskusi yang membahas perubahan iklim dunia itu, juga di ikuti Executive Chairman dan CEO The Sustainable Initiative, IDH Fitrian Adriansyah, Head of Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari Gita Syahrani, Southeast Asia Regional Director Proforest Surin Suksuwan dan Southeast Asia Regional Director Tropical Forest Alliance Rizal Algamar, di Zamrud Room, kediaman Bupati Siak.
"Kabupaten Siak memiliki kawasan hutan cukup luas, ada hutang konservasi, seperti Taman Nasional Danau Zamrud, merupakan danau rawa terluas di Indonesia, ada hutan industri dan hutan masyarakat. Kemudian Cagar Alam Giam Siak Biosfer dan Hutan Tahura. Sejalan dengan itu pengembangan lahan gabut di Indonesia, dalam upaya mendorong pertumbuhan rendah karbon (Low Carbon Development Indonesia) Siak masuk ke dalam salah satu kelompok kabupaten yang mendorong kinerja daerah. Selain konsisten akan komitmen dan selaras dengan capaian komitmen nasional.
"Prestasi ini salah satunya juga didorong oleh kepemimpinan pemerintah pusat hingga kepala daerah di tingkat kabupaten (yurisdiksi, red). Lewat kebijakan dan komitmen jangka panjangnya yang diikuti oleh komitmen swasta lewat rantai pasok untuk menghasilkan komoditas ramah lingkungan yang berkelanjutan," ucapnya.
Diharapkan, prestasi dan tren positif ini berlangsung secara konsisten dan holistik dengan semangat gotong royong agar yurisdiksi bertransformasi menuju yurisdiksi hijau dan berkemakmuran.
Hal senada juga disampaikan Head of Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari Gita, Syahrani sebagai platform kabupaten lestari, LTKL menggaris bawahi beragam upaya yang sudah dilakukan anggotanya yang tercatatkan dalam pembuatan kerangka kompetisi daerah sebagai mekanisme pengukuran kinerja yang dapat mengubungkan kabupaten dengan pasar yang mencari yurisdiksi yang berkelanjutan.
“Saat ini, beberapa kabupaten berupaya untuk memenuhi kriteria yang ada pada kerangkan kinerja daerah yang bertujuan untuk mengukur komitmen dan kinerja daerah dengan beragam indikator sesuai dengan prioritas kabupaten. Contoh, Siak saat ini sudah menjalankan community enterprise, community-based training, dan lain sebagainya. Mekanisme ini diharapkan dapat memposisikan yurisdiski berprestasi terhubung dengan mekanisme pembiayaan yang tersedia mulai dari pembiayaan daerah, funding donor hingga investasi hijau," katanya.
Selain menjembatani, LTKL akan mempersiapkan kabupaten yang telah siap untuk menerima insentif lewat program seperti master class. Dengan upaya komitmen pemerintah daerah yang sudah berjalan diharapkan para rantai pasok, industry hilir dan juga investor semakin bersemangat untuk berinvestasi apakah itu dalam skala short-term hingga long-term.
Lanjutnya, pendekatan JCAF efektif dapat memobilisasi pemangku kepentingan utama, membuka potensi investasi, dan mendorong agenda bersama lewat publikasi berbasis bukti untuk memajukan yurisdiksi hijau dan berkemakmuran. -inf
Berita Lainnya
Ruang Fiskal Tertekan Aturan PMK, Sejumlah Program Pembangunan di Siak Tertunda
Sikap Arogan PT TKWL, Bupati Siak Ambil Alih Pemanggilan Pimpinan Perusahaan
Kemendikdasmen Kaji Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Siak
Pemkab Siak Hibahkan 5 Hektar Lahan demi Urai Kepadatan Lapas
ASN dan Pelaku UMKM di Siak Diminta Waspadai Investasi Ilegal serta Judi Online
Investasi Rp 300 Miliar Pacu Industri Maritim di Tanjung Buton Siak
Ruang Fiskal Tertekan Aturan PMK, Sejumlah Program Pembangunan di Siak Tertunda
Sikap Arogan PT TKWL, Bupati Siak Ambil Alih Pemanggilan Pimpinan Perusahaan
Kemendikdasmen Kaji Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Siak
Pemkab Siak Hibahkan 5 Hektar Lahan demi Urai Kepadatan Lapas
ASN dan Pelaku UMKM di Siak Diminta Waspadai Investasi Ilegal serta Judi Online
Investasi Rp 300 Miliar Pacu Industri Maritim di Tanjung Buton Siak