Bupati Siak, Alfedri saat menghadiri Rakernas virtual  didampingi Asisten II Setdakab Siak, Hendrisan dan Plt Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD), Rubiati. Mereka tampak senang saat pengumuman Siak meraih penghargaan tersebut. 

"Meraih Opini WTP dari BPK tersebut terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), bagaimana secara administrasi kita lengkap, akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan, semoga ini dapat dipertahankan untuk 5 tahun ke depan,” kata dia. 

Mendapatkan penghargaan ini membuat Alfedri optimis bisa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ke depannya. Khusus pada penyelenggaraan pemerintahan sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

“Terimakasih dan penghargaan yang setingi-tinggi atas dukungan dan komitmen dari OPD dan doa seluruh masyarakat yang telah berkomitmen untuk membangun Siak yang kita cintai ini, saya berharap untuk terus dapat berkolaborasi dan bersinergi untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi di masa mendatang,” ujarnya.

Dari layar virtual, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah pusat maupun daerah akan terus menjaga akuntabilitas keuangan negara dalam rangka penanganan pandemi Covid 19, dengan melibatkan penegak hukum. 

"Saat ini pemerintah tengah bekerja keras dalam menggunakan instrumen APBN untuk meringankan dan memulihkan ekonomi di Indonesia," ucap Sri Mulyani.

Menurutnya, ada beberapa lembaga penegak hukum yang bersinergi dengan pemerintah untuk mengawal akuntabilitas keuangan negara sebagai upaya menghindari potensi terjadinya risiko penyelewengan terhadap uang negara. Jika semua pihak tidak terlibat pada akhirnya dapat mengurangi efektifitas dari program pemerintah.

Pada Rakernas ini diumumkan beberapa pemerintah provinsi, kabupten/kota se-Indonesia yang menerima penghargaan dari raihan opini WTP dengan kategori laporan keuangan tahun 2020. Tersebutlah Kabupaten Siak yang telah meraih Opini WTP selama 10 kali berturut-turut.

Peningkatan kualitas laporan keuangan pada extraordinary merupakan prestasi yang tidak mudah dan tidak sederhana. Pada Rakernas ini, Menkeu memberikan penghargaan untuk seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah yang terus menjaga keuangan negara dan membangun tata kelolanya pada opini WTP. 

Penghargaan diberikan kepada 486 pemerintah daerah dari 542 pemerintah daerah atau 89,7 persen, yang terdiri dari 33 provinsi, 88 pemerintah kota dan 365 pemerintah kabupaten. -inf