Program PTSL ini dibuat agar seluruh bidang tanah didaftarkan dibuat peta bidangnya. Sehingga akan terjadi tertip administrasi pertanahan di indonesia termasuk di Kabupaten Siak. 

Dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pemerintah Daerah sangat mendukung. Terkait apa yang di sampaikan Menteri dan kepala BPN tadi tentang peringatan BPATB.

"Tentu kita akan siapkan regulasinya dan kita bahas bersama, seperti apa cocoknya, begitu juga pra persiapan untuk program PTSL. Kepada penerimaan sertifikat kami ucapkan selamat. Tanah bapak ibu sudah memiliki kepastian hukum dan kepastian hak bahwa tanah itu sudah milik kita, dan bernilai ekonomis," ujarnya.. 

Di Kabupaten Siak total bidang tanah  mencapai 1.950 ribu bidang sertifikat. Sementara bidang tanah yang sudah bersertifikat berjumlah 120 ribu.

"Saat ini yang belum bidang tanah tersertifikat berjumlah 73000. Ini lah yang kita cicil tahun demi tahun. Target kita tahun 2024 lewat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) seluruh bidang tanah di kabupaten Siak sudah bersertifikat," ungkapnya. 

Lanjutnya, program PTSL ini terbagi dua, PTSL yang langsung di kelola Badan Pertanahan sejumlah 6000 sertifikat. Ke dua PTSL yang di kerjakan pihak ke tiga berjumlah 10 ribu. 

"Yang 6 ribu sudah selesai kita kerjakan pada bulan agustus ini. 10 ribu sedang berjalan kita selesaikan. Kita juga memiliki kegiatan lain, seperti target  mencapai 3700. Sangat masuk akal, kalau kemudian di tahun 2024 menargetkan seluruh bidang-bidang tanah di Siak ini sudah terdaftar," urainya.

Dikatakannya, sertifikat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat di samping menghindari terjadinya sengketa, sertifikat juga dapat menjadi anggunan untuk menambah modal usaha. 

"PTSL ini kita kerjakan Desa per Desa secara menyeluruh jadi targetnya bisa masyarakat, bisa tanah instansi, tanah wakaf, tanah desa dan berbagai jenis tanah lainnya kecuali perusahaan. Sementara manfaat program ini buat pemda dapat menabah pendapatan dari sektor pajak penerimaan PBB maupun PPATB. Untuk PPATB dapat saya sampaikan tahun 2019 berjumlah 4,3 Milyar, kemudian tahun 2020 naik menjadi 6,9 Milyar hampir 7 Milyar kenaikan mencapai 70 persen untuk tahun 2021 kami belum menghitungnya," terangnya.

Karena sertifikat dapat menjadi hak tanggungan perputaran ekonominya tahun 2012 400,669 Milyar, sedangkan di tahun 2020 naik menjadi 755,16 miliar jadi putaran ekonominya cukup kencang perjadi peningkatan sebesar 62 persen.

"Hari ini kita menyerahkan 300 sertifikat yang semestinya berada di lapan Desa, untuk penyerahan kali ini kita serahkan untuk tiga desa, yaitu Desa Pangkalan Pisang, Buatan satu dan Buatan Dua,"terangnya.

Terkait PTSL banyak yang mendapat dukungan terutama keringanan dalam pemberian pembanayar BPHTB yang selama ini masih berlaku ketentuan umum bahwa BPHTB dikenakan terhadap tanah masyarakat  yang berada di atas 1 juta. 

"Ini perlu dibuatkan peraturan bupatinya, untuk pengurangan atau kalau memungkinkan justru penghapusan agar masyarakat terbantu," tandasnya. -inf