Selain kegiatan tersebut, agar menjalankan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) berjalan dengan baik, turut dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama atau MoU antara Lapas Kelas IIA Bengkalis dengan beberapa petugas penegak hukum diantaranya, dengan Polres, Kejaksaan Negeri (Kejari), Pengadilan Negeri (PN) dan Kodim 0303/Bengkalis. 

Kepala Divisi Administrasi Kemenkum HAM Riau Rudi Hartono berharap dengan adanya deklarasi dan pencanangan ini, agar Lapas Bengkalis selalu menjalin sinergitas dengan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tupoksi khususnya dalam deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas. 

Dia juga meminta pengawasan dan dukungan terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis untuk dapat bekerja sama, sehingga Lapas Bengkalis meraih predikat WBK dan WBBM. 

"Dengan harapan agar kita semakin profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif atau PASTI," pesannya. 

Kepala Lapas Bengkalis Edi Mulyono menyatakan, dengan dilakukannya dekalarasi dan pencanangan tersebut pihaknya akan berkomitmen berintegritas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik, dan menerima masukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. 

"Kita berharap masyarakat sangat puas dengan pelayanan kita. dan target cepat tepat bisa diwujudkan. Kemudian kita akan lakukan peningkatan layanan jika ada kendala. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan nantinya bisa tercapai," jelasnya.

Sekda Bengkalis Bustami HY dalam sambutannya berharap, kepada seluruh unsur yang ada di lapas bengkalis terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat dan warga binaan. Serta, senantiasa berkomitmen untuk mencegah praktek pungutan liar (pungli) dan gratifikasi. 

"Karena korupsi, pungli serta gratifikasi itu harus kita lawan bersama-sama. Menurut kami, untuk mewujudkan WBK dan WBBM itu intinya adalah adanya peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk kualitas pelayanan," ujarnya.--mahfud.