"Besaran penerimaan itu berasal dari dana bantuan operasional sekolah, bantuan keuangan dari provinsi riau dan pemanfaatan SILPA tahun 2019," kata Jamil.

Untuk PAD pada perubahan APBD ini diproyeksi sebesar Rp1,126,476 triliun lebih atau meningkat sebesar Rp132,374 miliar atau 13,32 persen dari anggaran semula Rp994,101 miliar lebih.

"Dana perimbangan menurun sebesar Rp186,951 miliar atau 13,20 persen dari anggaran semula Rp1,416 triliun lebih," jelasnya.

Sementara, pendapatan sah meningkat Rp 226,634 dan pendapatan lain-lain yang sah meningkat Rp 226,634 miliar atau 112,58 persen dari anggaran semula Rp 201,316 miliar lebih menjadi Rp 427,950 miliar.

"Belanja daerah secara keseluruhan pada APBD perubahan tahun 2020 sebesar Rp2,798 triliun atau 7,07 persen dan meningkat sekitar Rp184,701 miliar yang diperuntukkan untuk belanja langsung dan tidak langsung," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Ir Nofrizal MM menyebutkan, penambahan dari kenaikan APBD-P tahun 2020 ini mayorutas dipicu oleh penanganan Covid-19.

"Disdik juga ada kenaikan berupa transfer dana BOS dari pusat. Ada juga peningkatan dana bagi hasil provinsi. Secara prinsip sudah jauh berbeda, karena ada refocusing. Jadi dana ini bergeser untuk penanganan Covid-19," terangnya.

Politisi PAN ini berharap, Pemko Pekanbaru segera menyiapkan alat biomolekuler untuk laboratorium sendiri. Sebab, saat ini kasus Covid-19 di Pekanbaru sudah sangat memprihatinkan.

"Pekanbaru setiap hari jumlah kasus positif hampir 100 lebih. Untuk itu perlu ditindaklanjuti. Kalau punya alat sendiri kita bisa swab tanpa perlu menunggu," pungkasnya. (*)