Meski terbilang lengkap, Pratama enggan lebih dini menduga sumber data yang diretas tersebut. Meski demikian, dia menduga data bisa berasal dari Kementerian Kesehatan.

"Masih harus dicek dan digital forensic dari mana asal data tersebut, dari kemenkes atau lembaga lain yang mengelola data covid19," ujarnya.

Terkait dengan hal itu, Pratama menilai peretasan data terkait Covid-19 menambah riwayat kelam peretasan data di Indonesia. Berdasarkan catatan, dia menyampaikan peretasan data serupa pernah dialami oleh Polri Bhineka, Bukalapak, dan Tokopedia.

Seluruh data yang pada akhirnya diperjualbelikan karena tidak dilindungi oleh enkripsi.

"Perlindungan data dan keamanan siber pada sistem di tanah air khususnya lembaga pemerintah memang masih menjadi pekerjaan rumah yang berat," ujar Pratama.

Pratama menambahkan faktor utama lemahnya keamanan siber dan pelindungan data akibat UU, porsi anggaran, dan budaya birokrasi. Perbaikan ke arah penguatan siber di tiga hal itu, lanjut Pratama akan membuat perlindungan data dan penguatan sistem elektronik bisa diaktualisasikan secara merata.

"Semua bergerak ke digital. Masyarakat kita utamanya penduduk di bawah 30 tahun menjadi manusia yang kebutuhan primernya dipenuhi lewat sarana dan perangkat digital. Memang sebaiknya ini menjadi prioritas negara," ujarnya.

Pratama menyampaikan data merupakan hal yang paling diburu oleh peretas saat ini. Dia berkata peretas tak lagi hanya sekedar meretas data karu kredit.(fbh)