Laporan tentang itu, kata Doni, sudah sampai ke Komisi I. Dan dari keterangan yang disampaikan Kepala Dishub Pekanbaru, semua tuduhan itu akhirnya terbantahkan. Dikatakan Dishub dalam rapat bersama dewan, surat yang dimaksud adalah surat bodong, alias ada penipuan yang membawa nama instansi Pemko Pekanbaru.

Komisi I DPRD Pekanbaru menyarankan kepada korban yang sudah dirugikan untuk melaporkan hal tersebut ke aparat hukum. Karena Pemko Pekanbaru tidak akan melakukan penerimaan THL tanpa melalui prosedur.

"Kita minta kepada Dinas Perhubungan agar bisa meluruskan persoalan ini kepada masyarakat. Nama baik pemerintahan jangan sampai tercoreng, apalagi dengan isu yang bohong. Kita juga menyarankan bahwa setiap ada penerimaan THL mesti dilakukan sesuai prosedur," ujar Doni.

Sementara itu Kepala Dishub Kota Pekanbaru, Yuliarso, menegaskan, bahwa isu tersebut adalah isu murahan dan tidak ada hubungannya dengan instansi yang dipimpinnya. Karena surat yang ditunjukkan merupakan surat bodong alias hoax.

"Meskipun kopnya pemerintah kota, namun surat yang dimasukkan itu adalah bagian dari penipuan," pintanya.

Yuliarso menjelaskan, jika pun ada penerimaan THL atau honor di Dinas Perhubungan tentu melalui proses yang sesuai dengan aturan. Mereka direkrut melalui tahapan-tahapan dan penjaringan yang benar, sesuai dengan kebutuhan dan anggarannya.

"Makanya, apabila ada pihak-pihak tertentu yang dirugikan dengan jumlah uang cukup besar, datang ke kami. Jika ada oknum pegawai kami yang bermain tunjukkan, biar kami tindak," tegasnya. 

Hadir dalam hearing ini dari komisi I, Muhammad Isa Lahamid, Victor Parulian, Indra Sukma, Firmansyah, dan Ida Yulita Susanti.(bam)