"Kami dari awal sudah tahu betul Pemko Pekanbaru dia mencari orang miskin. Sementara yang kami terima itukan data terdampak. Bukan mencari orang miskin. Tiba-tiba kami lihat di lapangan bantuan itu memang bantuan orang miskin," cetusnya.

Hal itu terlihat dari isi paket bantuan yang dinilainya tidak layak untuk dikonsumsi dan mereka terima. Ironisnya, ditengah imbauan itu pemerintah menganjurkan agar masyarakat menjaga pola makan dan konsumsi makanan bergizi.

"Apa contoh paket sembako yang kami bawa dan yang mereka (Pemko, red) berikan itu makanan bergizi? Orang kena musibah diberi makanan seperti itu," cetusnya.

Bahkan lagi, pihaknya mendengar ada bantuan tahap ketiga. Wacananya diubah dari paket sembako menjadi uang tunai Rp 250 ribu. Dan masyarakat pun disuruh membuka rekening di bank.

"Tiba tiba berubah lagi aturan, pihak kelurahan mengatakan kalau bank yang disalurkan bank BPR dan bank Riau Kepri. Warga sudah buka rekening ada yang buka rekening saldo awal Rp50 ribu, ada yang Rp100 ribu. Sampai detik ini bantuan belum muncul," ketusnya.

RDP dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Doni Saputra. Dihadiri beberapa anggota diantaranya Firmansyah, Indra Sukma, Victor Parulian dan Muhammad Isa Lahamid.

Sedangkan Victor Parulian menambahkan dengan persoalan bansos paket sembako pemko Pekanbaru ini, pihaknya menyorot adanya ketidakberesan baik dari segi kualitas maupun kuantitas bansos.

"Artinya tidak ada pemerataan yang diberikan oleh Pemko Pekanbaru mengenai paket bansos pada masa PSBB. Dalam waktu dekat akan kita panggil dinas terkait dalam menanggapi persoalan ini," tutupnya.(bam)