KUBU Aburizal Bakrie (ARB) menolak wacana musyawarah nasional (Munas) Bersama yang dihadiri kedua kubu.

"Dari surat keputusan (SK) yang dikeluarkan Kemenkum HAM tempo hari, dan sesuai dengan hukum yang ada, maka Munas Bali yang sah dan telah sesuai AD/ART," kata Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Nurdin Halid.

Dia menerangkan, sejak awal kedua kubu sudah sepakat menghormati proses hukum. Kesepahaman itu menyangkut sama-sama menghargai proses hukum dan menghormati keputusan hukum.

"Namun yang terjadi, mereka (kubu Agung) justru mengingkari keputusan hukum tersebut," kata Nurdin.

Dia menekankan, setiap kader harus konsisten harus menegakkan AD/ART partai tersebut.

"Boleh saja Munas dilaksanakan asal tetap harus dalam kontek penjelmaan AD/ART partai. Di luar itu saya pasti tentang," tegas Nurdin, sambil mengatakan bila secara hukum maka kepengurusan Partai Golkar yang sah adalah kepengurusan di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie. RMOL