SELATPANJANG, Riauin.com - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto SE MM, menghadiri sekaligus menandatangani Pencanangan dan Penandatanganan Deklarasi Janji Kinerja Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Kamis (30/1/2020).

Hadir juga Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkum HAM Riau Mujiono, Kepala Imigrasi Selatpanjang Maryana S.Sos, Kepala Pengadilan Agama Meranti Elidasniwari S.Ag, Ketua MUI Meranti H. Mustafa S.Ag, Kasi Pidum Kejari Meranti Junaidi Abdillah, Perwakilan Koramil Selatpanjang, serta jajaran pejabat dilingkungan Kantor Imigrasi Selatpanjang.

Kegiatan diawali dengan pengucapan Janji Kinerja Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pada Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang yang dipimpin oleh Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkum HAM Riau Mujiono diikuti oleh seluruh jajaran pejabat Imigrasi Selatpanjang dan perwakilan instansi lainnya.

Menyikapi kegiatan itu, Penjabat Sekda Meranti Bambang Suprianto SE MM, mengucapkan apresiasi atas terlaksananya kegiatan itu, ia berharap dengan komitmen yang tinggi dari jajaran Kantor Imigrasi Selatpanjang dapat semakin memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat Meranti dan yang tak kalah penting bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme menuju birokrasi yang bersih dan berwibawa.

Sementara itu Kepala Pengadilan Agama Meranti Elidasniwati menjelaskan seluruh Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang pelayanan dituntut untuk melakukan pelayanan masyarakat yang bersih, bebas korupsi, kolusi, nepotisme dan seluruh unsur yang membuat ASN tidak profesional melayani masyarakat.

Untuk itu ia mengucapkan apresiasi kepada Kantor Imigrasi Selatpanjang yang telah melakukan pencanangan Janji Kinerja Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Seraya berharap tekat dan janji yang telah diucapkan Jajaran Imigrasi Selatpanjang itu dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih Melayani dilingkungan kerja.

Selanjutnya Elidasniwari menjelaskan, sesuai dengan Grand Desain Pemerintahan Indonesia Tahun 2025. Diamanatkan agar semua lembaga yang melayani masyarakat dapat mewujudkan birokrasi yang benar-benar bersih dari KKK yang disertai dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melebihi pelayanan selama ini dilakukan.

"Pencanangan ini sangat baik sebagai langkah awal bagi Imigrasi Selatpanjang dalam membersihkan instirusinya dari KKN" ucap Elidasniwati.

Hal itu menurutnya sekaligus untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa institusi pelayanan publik tersebut telah bercita-cita bebas KKN dengan memperlakukan masyarakat secara adil dalam hal mendapat pelayanan.

Ini juga untuk menunjukan pada masyarakat kita telah bercita cita bebeas KKN dan memperlakukan masyarakat sama.

"Disini kita menunjukan kepada masyarakat bahwa mulai dari pimpinan sampai ke jajaran yang paling bawah memperlakukan masyarakat secara sama sesuai aturan perundang-undangan," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkum HAM Riau Mujiono, berpesan kepada seluruh pejabat dan jajaran ASN dilingkungan Kantor Imigrasi Selatpanjang dapat menjalankan komitmen dalam mewujudkan WBK dan WBBM.

Begitu juga kepada masyarakat yang mendapat pelayanan diharapkan dapat melakukan pengawasan dan masukan terkait pelaksanaan pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Selatpanjang.

"Kami minta juga pengawasan dari masyarakat terkait kinerja pelayanan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Selatpanjang, karena satu Minggu setelah pencanangan ini harus ada perubahan pelayanan yang signifikan," tegasnya.

Kegiatan Pencanangan dan Penandatangan Pakta Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dilingkungan Kantor Imigrasi Selatpanjang ditutup dengan kegiatan foto bersama dan silahturahmi dengan semua stakeholders terkait. (rls)