Pekanbaru, Riauin.com - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Pekanbaru menggelar dialog publik bertemakan “Pendidikan Gratis di Riau, Wacana atau Nyata”, Rabu (22/1/2020). Penyelenggaran acara ini bekerja sama dengan Fitra Riau.

Adapun pemateri yang dihadirkan yaitu dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang diwakili oleh Joyosman, anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau Ade Hartati Rahmat, dan Aksiza Utami Putri dari Fitra Riau, dan Ketua HMI MPO Pekanbaru Haris Oky Adi Supinta.

Pada kesempatan itu, Joyosman menyampaikan biaya pendidikan gratis 12 tahun di Riau berdasarkan aturan dari pusat dan biayanya ditanggung oleh pemerintah melalui Bosnas dan Bosda.

Menurut Joyosman, biaya ini akan terus ditingkatkan dengan fokus meningkatkan SDM pendidik dan pengembangan siswa.

"Fokus penyelenggaraan pendidikan gratis ini bukan lagi wacana namun sudah kenyataan. Program ini dilakukan juga dengan program pembangunan pendidikan, yaitu ketersediaan akses dan jangkauan pendidikan agar tidak ada lagi siswa yang tidak sekolah atau putus sekolah," kata Joyosman.

Lebih lanjut dia memaparkan, Pemprov Riau tengah menyusun strategi untuk membuka akses pendidikan di daerah 3T (terdalam, terpencil, tertinggal) dengan sekolah terbuka, sekolah kecil, sekolah darurat, sekolah terintegrasi, dan pendidikan inklusi bagi disabilitas.

Sementara, Ade Hartati mengatakan, Riau masuk 3 besar jumlah putus sekolah, maka pemerintah harus bertindak untuk menangani masalah ini.

Hal ini berdampak pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Riau yang berkisar 8,7%, maka semakin jauh mencapai tujuan Gubernur Riau untuk mencetak sumber daya manusia yang berkompeten dan berkualitas.

"Persoalan lainnya ditambah lagi ada 70% bangunan sekolah rusak yang harus menjadi perhatian pemerintah, juga demi terealisasinya pendidikan yang bermutu. Maka sejauh ini DPRD Provinsi Riau mengawal pelaksanaan kebijakan dari pemprov terkait pendidikan gratis ini yang harus seimbang dengan peningkatan fasilitas pendidikan dan bangunan sekolah yang layak," papar Ade.

Pada kesempatan yang sama, Aksiza menyampaikan bahwa alokasi biaya infrastruktur, mutu, dan akses pendidikan masih belum 20% dari APBD Riau. Kemudian kondisi sekolah rusak yang terus meningkat setiap tahunnya.

"Sebanyak 2.179 orang siswa putus sekolah pada data akhir tahun 2017. Maka Fitra Riau menyampaikan bahwa untuk peningkatan pendidikan Riau bisa memanfaatkan keuangan fiskal yang masih fleksibel 53% atau Rp5,2 triliun untuk pelayanan dasar pendidikan," sebut dia.

Ketua Umum HMI MPO Cabang Pekanbaru, Haris Oky Adi Supinta mengatakan, dalam rangka pendidikan gratis Pemprov Riau mengeluarkan kebijakan pelarangan pungutan uang komite, namun di sisi lain kebijakan ini menjadi polemik yang mana dari anggaran tersebut sekolah mendapatkan pembiayaan untuk pengamanan, guru ekstrakulikuler, guru honorer, dan lainnya.

"Maka Pemprov Riau harus mampu mencari solusi untuk hal tersebut," kata Haris.

Haris juga menyoroti bahwa tingkat APM (Angka Partisipasi Murni) pendidikan di Riau terbilang rendah, karena di setiap jenjang mulai SD, SMP, hingga SMA/SMK terus mengalami penurunan hingga 20% tiap jenjangnya.

"Artinya, banyak tamatan SD yang tidak melanjutkan sekolah ke tingkat SMP berkisar 20%, begitu juga tingkatan seterusnya. Dalam hal ini HMI Cabang Pekanbaru meminta Dinas Pendidikan Riau dan DPRD serius menangani ini, tidak hanya pendidikan yang digratiskan namun juga keseimbangannya dengan sarana prasarana dan akses pendidikan hingga tingkat putus sekolah bisa berkurang hingga 0%," ujar Haris.(int/nol)