PILIHAN
Menunggu Palu Hakim, Membaca Langkah Catur Mukhlisin
10 September 2026
Mahasiswa KKN Edukasi Etika Bermedia Sosial bagi Siswa SD di Benai Kecil
08 September 2026
Mahasiswa KKN Kelompok 81 Edukasi Anak TK Pentingnya Menabung Sejak Dini
08 September 2026
Gubri Syamsuar Kecewa Masih Ada Warga Miskin di Riau Belum Dapat Pelayanan Kesehatan dari BPJS
PEKANBARU, Riauin.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau terus melakukan upaya agar warga miskin di kabupaten/kota se Provinsi Riau dapat bantuan berupa Pemberian Bantuan Iuran (PBI) berkenaan BPJS Kesehatan khusus warga miskin.
Meskipun Pemprov Riau telah memberikan bantuan anggaran untuk warga miskin dapat menikmati pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar mengatakan, masih banyaknya warga miskin di Riau yang belum terdata dengan baik untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan.
"Saya sebenarnya kecewa, masih ada warga miskin di Provinsi Riau yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan melalui program PBI dari BPJS Kesehatan. Sebab, kenyataannya masih banyak warga miskin yang belum terdata, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan melalui PBI," kata Syamsuar kepada GoRiau.com, Kamis (16/1/2020).
Syamsuar juga telah menegaskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, agar masyarakat miskin dapat terlayani dengan BPJS Kesehatan.
Bentuk dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, dikatakan Syamsuar, dulunya bantuan PBI untuk warga miskin di Riau anggarannya 50 persen dari provinsi dan 50 persen dari kabupaten/kota. Namun disayangkan, masih ada kabupaten/kota di Riau yang belum mampu membiayai seluruhnya sebesar 50 persen itu.
"Untuk itu, porsinya sekarang lebih banyak provinsi dari kabupaten/kota di Riau. Sekarang untuk PBI bagi warga miskin, yakni 55 persen anggaran provinsi dan 45 persen anggaran kabupaten/kota, sesuai warga miskin yang ada di daerahnya," ungkap Syamsuar, sekaligus mengatakan hal ini sudah dibicarakannya dengan Kepala BPJS Kesehatan Perwakilan Riau.
Syamsuar mengharapkan bagaimana dinas sosial, camat, lurah di kabupaten/kota menyempurnakan dan menginventarisasi data warga miskin yang ada. Sehingga tidak ada lagi warga miskin yang tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan. Sehingga kedepannya, warga miskin di Riau dapat menikmati pelayanan kesehatan.
"Apalagi dengan adanya peningkatan biaya iuran per bulan dari BPJS Kesehatan yang berlaku tahun ini, saya berharap BPJS Kesehatan bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi seluruh warga Provinsi Riau," jelas Syamsuar. (int/nol)
Meskipun Pemprov Riau telah memberikan bantuan anggaran untuk warga miskin dapat menikmati pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar mengatakan, masih banyaknya warga miskin di Riau yang belum terdata dengan baik untuk bisa mendapatkan pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan.
"Saya sebenarnya kecewa, masih ada warga miskin di Provinsi Riau yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan melalui program PBI dari BPJS Kesehatan. Sebab, kenyataannya masih banyak warga miskin yang belum terdata, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan melalui PBI," kata Syamsuar kepada GoRiau.com, Kamis (16/1/2020).
Syamsuar juga telah menegaskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, agar masyarakat miskin dapat terlayani dengan BPJS Kesehatan.
Bentuk dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, dikatakan Syamsuar, dulunya bantuan PBI untuk warga miskin di Riau anggarannya 50 persen dari provinsi dan 50 persen dari kabupaten/kota. Namun disayangkan, masih ada kabupaten/kota di Riau yang belum mampu membiayai seluruhnya sebesar 50 persen itu.
"Untuk itu, porsinya sekarang lebih banyak provinsi dari kabupaten/kota di Riau. Sekarang untuk PBI bagi warga miskin, yakni 55 persen anggaran provinsi dan 45 persen anggaran kabupaten/kota, sesuai warga miskin yang ada di daerahnya," ungkap Syamsuar, sekaligus mengatakan hal ini sudah dibicarakannya dengan Kepala BPJS Kesehatan Perwakilan Riau.
Syamsuar mengharapkan bagaimana dinas sosial, camat, lurah di kabupaten/kota menyempurnakan dan menginventarisasi data warga miskin yang ada. Sehingga tidak ada lagi warga miskin yang tidak memiliki kartu BPJS Kesehatan. Sehingga kedepannya, warga miskin di Riau dapat menikmati pelayanan kesehatan.
"Apalagi dengan adanya peningkatan biaya iuran per bulan dari BPJS Kesehatan yang berlaku tahun ini, saya berharap BPJS Kesehatan bisa memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi seluruh warga Provinsi Riau," jelas Syamsuar. (int/nol)
Berita Lainnya
Sekda Pekanbaru Peringatkan Bahaya Bakar Sampah di Lahan Gambut
Komisi I DPRD Pekanbaru Rangkum Rekomendasi RKA OPD untuk Banggar
Ombudsman RI Restui Pemko Pekanbaru Bentuk MPP Mini dan Keliling
Pemko Pekanbaru Hubungkan Data BPN dan Pajak untuk Pangkas Hambatan Sertifikat Tanah
Disperindag Diminta Usut Dugaan Monopoli Tengkulak Pemicu Lonjakan Harga Pangan di Pekanbaru
BPBD Pekanbaru Padamkan Kebakaran Lahan di Jalan Tuanku Tambusai akibat Pembakaran Sampah
Sekda Pekanbaru Peringatkan Bahaya Bakar Sampah di Lahan Gambut
Komisi I DPRD Pekanbaru Rangkum Rekomendasi RKA OPD untuk Banggar
Ombudsman RI Restui Pemko Pekanbaru Bentuk MPP Mini dan Keliling
Pemko Pekanbaru Hubungkan Data BPN dan Pajak untuk Pangkas Hambatan Sertifikat Tanah
Disperindag Diminta Usut Dugaan Monopoli Tengkulak Pemicu Lonjakan Harga Pangan di Pekanbaru
BPBD Pekanbaru Padamkan Kebakaran Lahan di Jalan Tuanku Tambusai akibat Pembakaran Sampah