SELATPANJANG, Riauin.com - Bupati Kepulauan Meranti, H Irwan Nasir menanggapi adanya statemen dari pejabat yang menyudutkan dirinya terkait pencopotan jabatan yang dilakukannya.

"Saya pesan beli kaca besar-besar taruh di kamar masing-masing. Jadi tiap hari itu nak pergi kerja berkaca dulu, balik kerja berkaca lagi," ujar Bupati.

Dirinya mengatakan bahwa prilaku PNS saat ini juga terbilang aneh, karena ada yang dinilai berprestasi tapi menginginkan untuk pensiun muda.

"Tetapi ada pula yang sebaliknya udahlah produktivitasnya rendah, prestasinya tak ada, kerja banyak salah diberhentikan ribut-ribut lagi," ungkapnya.

Terkait PNS yang protes terkait karena tidak diberikan jabatan, Bupati mengatakan murni karena sudah memasuki masa pensiun.

"Persoalan diperpanjang atau tidak itukan masalah diskresi kepala daerah," ujarnya.

Dalam pengambilan diskresi tersebut Irwan juga mengatakan ada ukuran-ukuran yang dinilai dari PNS bersangkutan.

"Yang bisa diperpanjang itu pertama yang punya keahlian luar biasa atau punya kinerja yang tinggi atau dibutuhkan untuk tugas-tugas tertentu. Kalau di luar itu tak bisa," tuturnya.

Dirinya juga menilai aneh karena pegawai yang sudah masuk masa pensiun tapi malah ribut masalah jabatan. "Bukan fokus masuk usia pensiun, diberhentikan, malah ribut-ribut pula. Mungkin tidak terjadi daerah lain kecuali di sini, lucu aja gitu," ujar Irwan sambil tersenyum.

Saat disinggung isu keterkaitan perombakan jabatan tersebut dengan politik menjelang Pilkada 2020, Irwan menyampaikan agar hal tersebut menjadi penilaian masyarakat.

"Silahkan masyarakat menilai sendiri saja, bila perlu adakan investigasi. Bahkan orang-orang yang ditunjuk jadi kepala dinas, dia taunya saat SK dibacakan sebelumnya mereka gak tahu," ujar Irwan.

Melalui polemik tersebut Bupati juga meminta agar para pejabat terkhusus menduduki kepala dinas dan lainnya agar bekerja dengan baik. "Kerjakan baik-baik, kalau kerja tak bagus saya pecat pokoknya, jadi jangan kerja tak bagus teriak-teriak. Memalukan," tegasnya.

Sebelumnya mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Peternakan (DKPTPP) Kepulauan Meranti Jaka Insita menilai bahwa Bupati Kepulauan Meranti menggunakan kekuasaannya secara semena-mena tanpa mengedepankan etika yang jelas.

Hal ini buntut dari penghentian Jaka dari jabatannya dan saat ini berstatus nonjob. Dirinya mengaku hingga saat ini masih kebingungan dengan kebijakan Bupati dengan menghentikan dirinya dari jabatannya.

"Kalau memang seperti itu di risalahnya itu dinonjobkan jelas, kalau salah, salah saya itu apa, kalau tak salah kenapa macam itu," ujar Jaka Selasa (14/1/2020).

Jaka mengaku belum mendapatkan penjelasan apa-apa dari Bupati maupun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait pemberhentian dirinya.

"Taroklah kepentingan tidak suka, politik dan lain-lain, tapi kan harus dijelaskan," ujarnya.

Dirinya mengaku selama menjadi pejabat dirinya belum pernah mendapat teguran baik secara lisan maupun tulisan.

"Alih-alih dinonjob, kita ini pejabat bukan main-main," ungkapnya.

Berangkat dari hal tersebut dirinya juga merasa bahwa perlakuan kepala daerah kepada dirinya kurang etis. Padahal dirinya juga merasa tidak ada permasalahan dengan kepala daerah.

"Kalau PNS dimusuhi oleh Bupati, Wakil Bupati dan Sekda jadi mau kerja bagaimana. Manusia itu tetap ada salah tapi tunjukan secara gentlemen, bukan arogan seperti itu," ujarnya.

Dirinya juga mengaku tetap berbesar hari apabila dicopot dari jabatannya karena memang ada aturannya. Hanya saja dirinya menyebut bahwa pencopotan dirinya saat ini merupakan arogansi pimpinan daerah.

"Intinya sekarang orang kuasa, punya kuasa digunakannya lah kekuasaannya itu untuk menzolimi ASN," tegasnya.

Dirinya juga menyebutkan bahwa kepala daerah tidak menggunakan norma dan etikanya secara baik. "Norma dan etika itu tidak dipakai dia, dipakai kalau saya menilai sesuka dia. Artinya melanggar sumpah dia," ujarnya.

Dirinya bahkan menilai ada beberapa pejabat lain yang dinonjobkan padahal masih memiliki masa kerja yang cukup panjang. "Saya pribadi tidak masalah, ini baru-baru ini dinonjob banyak, masalahnya tidak tahu, masa kerjanya cukup banyak," ungkapnya.

Dirinya mengaku bahwa masa kerjanya masih bisa dilakukan hingga bulan Mei 2020. Namun Jaka kecewa karena sejak Agustus 2019 sudah dinonjobkan dari jabatannya.

"Saya dinonjobkan masih ada 10 bulan, bulan Agustus saya sudah dinonjobkan. Mungkin saya sebagai kelinci percobaan saya tak tahulah," ungkapnya.

Dirinya juga curiga bahwa langkah yang diambil Kepala Daerah tersebut juga berbau politik.

"Taroklah ada isu pilkada, pilkada biar saja berjalan, ASN kan netral, kenapa harus dimusuhi. Kecuali kami tidak melalui assessmen dan proses-proses. Itu ada pejabat yang tidak assessment ada yang tidak layak diangkat juga jadi eselon dua, apa itu," ungkapnya. (int/nol)