PEKANBARU, Riauin.com - Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Ir Nofrizal menyayangkan terhentinya operasional bus Trans Metro Pekanbaru (TMP), Selasa (31/12/2019). Aksi ini lantaran ratusan pramudi belum terima gaji selama hampir dua bulan.

Nofrizal menilai kejadian ini sebagai dampak dari manajemen PT Transportasi Pekanbaru Madani (TPM) yang tidak profesional. Katanya, mereka tidak boleh terlalu bergantung kepada APBD.

"Ini bukti tidak profesional, seharusnya perusahaan daerah sudah bisa mandiri. Apalagi ini untuk bayar gaji," tegasnya kepada wartawan, Rabu (1/1/2020).

Menurutnya, manajemen dari anak perusahaan PT Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP) harus memilah dana perusahaan. APBD tidak mungkin digunakan untuk operasional bus TMP secara menyeluruh.

Apalagi saat gaji mengandalkan APBD. Para pramudi dan pramugara bisa mogok kembali saat APBD mengalami defisit.

Politisi PAN ini menilai pemerintah kota harus mengevaluasi kinerja manajemen PT TPM. Mereka juga harus mengevaluasi operasional secara menyeluruh.

Manajemen PT TPM harus bisa memberi keuntungan dalam jasa transportasi kota ini. "Mereka perusahaan daerah seharusnya memberi keuntungan bagi pemasukan daerah," paparnya.

Nofrizal kembali mengingatkan agar operasional bus TMP jangan sampai terlalu bergantung pada APBD. Ia menyebut bahwa ketergantungan terhadap APBD sangat berbahaya.(int/nol)