PEKANBARU, Riauin.com - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyampaikan penguatan Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Perwakilan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). Langkah penguatan APIP penting dilakukan sebagai pencegahan kasus tindak pidana korupsi dalam lingkungan Pemerintahan.

"Salah satu yang lain adalah mengedepankan fungsi APIP, aparat pengawas internal untuk mencegah tindak pidana korupsi," kata Mendagri usai menerima audiensi Perwakilan APEKSI di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (27/11/2019).

Tito juga memberikan penekanan pada pelibatan aparat penegak hukum lainnya termasuk dalam pendampingan APIP. Keterlibatan penegakan hukum dimaksud untuk memaksimalkan pelaksanaan pembangunan di lingkup pemerintahan daerah.

Pada kesempatan yang sama Sekretaris Jendral Departemen Dalam Negeri, Hadi Prabowo, meminta kepada seluruh walikota di Indonesia agar memaksimalkan peranan Sekretaris Daerah Kota (Sekdako). Kemudian juga memaksimalkan peranan koordinasinya dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Sebab selama ini dia menilai peran Sekda sangat minim di daerah terutama terhadap posisinya yang juga sebagai Sekretaris Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di samping selaku koordinator Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kota.
 
Hal itu disampaikan berdasarkan pengalamannya yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah bahkan selama tujuh tahun di Provinsi Jawa Timur. Karena itu dia meminta walikota di seluruh Indonesia agar dapat juga mengevaluasi kinerja dari Sekretaris Daerah Kota tersebut.

"Seluruh Walikota juga diminta agar berkonsultasi dengan instansi penegak hukum dan bila perlu sampai ke tingkat Mahkamah Agung. Mengingat persoalan Aparatur yang terkena kasus hukum masih menjadi dilematis oleh kepala daerah atau wali kota saat kasusnya dimenangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara, sedangkan aparatur tersebut sudah diputuskan untuk diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara," katanya.

Pernyataan yang disampaikan Sekjen Depdagri Hadi Prabowo, sekaligus menanggapi beberapa persoalan yang dibahas dalam pertemuan yakni terkait rekomendasi Rapat Kerja Nasional yang telah dilaksanakan di Semarang beberapa waktu lalu. Diantaranya tentang meningkatkan kualitas Aparatur Sipil Negara, pengawasan dari Aparatur Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP) dan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

"APIP dan APH sebagai aparat pengawas pelaksanaan pembangunan harus saling berkoordinasi karena dua hal itu sangat menentukan keberlangsungan pembangunan di kota. Jika tak ada koordinasi antara keduanya akan sering muncul beberapa persoalan, karena itu seluruh wali kota melalui APEKSI  diminta untuk mengevaluasi kinerja dari Sekretaris Daerah. Sebab Sekda berperan pokok terhadap keberlangsungan dari tugas walikota," paparnya.

Walikota Pekanbaru, Firdaus, MT, mengatakan, pertemuan yang diadakan merupakan audiensi APEKSI yaitu antara pimpinan pusat dengan pimpinan wilayah se-Indonesia yang diterima langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama jajaran di kantornya.

Ia berterimakasih kepada Mendagri dan jajaran yang telah merespon positif dan menampung beberapa keluhan dari para wali kota yang berasal dari rekomendasi Rakernas APEKSI di Semarang beberapa waktu lalu.

"Terimakasih kepada Mendagri beserta jajaran degan respon yang sangat positif, mudah-mudahan ke depan akan lahir kebijakan-kebijakan yang memberikan kemudahan tentang pelaksanaan tata cara pemerintahan dan juga dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat," ucap Firdaus yang juga menjabat sebagai Komwil I APEKSI.

Turut hadir dalam audiensi Ketua APEKSI, Airin Rachmi Diany yang juga menjabat sebagai wali kota Tangerang Selatan, beserta wakil ketua, ketua Komwil II, SN Prana Putra Sohe, Wali Kota Lubuk Linggau, dan ketua Komwil III, Haryadi Suyuti, Wali Kota Yogyakarta.

Hadir pula ketua Komwil IV, Dewanti Rumpoko, Walikota Batu, ketua Komwil V, Ibnu Sina, Wali Kota Banjarmasin, dan ketua Komwil VI, Richard Lahunapessy yang merupakan Walikota Ambon. (int/nol)