BENGKALIS, Riauin.com - Badan Restorasi Gambut (BRG) Republik Indonesia sebagai lembaga nonstruktural di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, berencana membentuk kawasan perdesaan di areal gambut.

Bengkalis menjadi salah satu daerah yang dipilih untuk membentuk kawasan perdesaan gambut tersebut. Guna mendukung program itu, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memfasilitasi rapat koordinasi antara BRG dengan 5 kepala perangkat daerah terkait.

Selain Kepala Dinas PMD Yuhelmi, 4 Kepala PD yang hadir dalam rapat itu adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah H Tajul Mudarris, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Djamaluddin, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Bengkalis Emri Juli Harnis dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup diwakili Kepala Bidang Tata Lingkungan Rafiani.

Dari BRG dihadiri Deputi Edukasi, Sosialisasi, Parsitipasi dan Kemitraan, Myrna A Safitri dan Tim Survei Potensi Desa Ahmad Yani dan sejumlah Tim Inventarisasi Potensi Desa. Rapat tersebut digelar di Jong Bistro, Senin malam, (28/10/2019).

Deputi ESPK BRG Safitri mengatakan, Deputinya memiliki tugas mendampingi masyarakat desa. Salah satu program yang difasilitasi adalah pembentukan kawasan perdesaan di areal-areal gambut.

''Bengkalis sedang berproses untuk membentuk kawasan perdesaan itu. Malam ini kami bertemu dengan Kepala PD untuk menyampaikan rencana tersebut dan berharap ada sinergi kegiatan dan juga dukungan untuk sama-sama kita mewujudkan kawasan perdesaan gambut di Kabupaten Bengkalis,'' harapnya.

Safitri mengaku, senang dengan hasil pertemuannya bersama Bappeda dan 4 Kepala PD tersebut.Menurutnya BRG dan Pemkab Bengkalis berada dalam satu frekuensi. Yakni, sama-sama menginginkan agar ekosistem di Bengkalis lebih baik lagi, tidak rawan terbakar, dan juga ekonomi masyarakat meningkat.

Instruksi Bupati

Sementara Bupati Bengkalis. Amril Mukminin telah memberikan instruksi kepada Dinas PMD untuk memanfaatkan lahan gambut secara maksimal.

''Bupati memerintahkan kepada kami (Dinas PMD) bagaimana lahan gambut itu dimanfaatkan secara maksimal tanpa mengurangi makna dibalik itu. Artinya gambut jangan dialihfungsikan. Tapi bagaimana memanfaatkan yang tidak berfunsi jadi bermafaat,'' ungkap Yuhelmi.

Yuhelmi menceritakan, pada 10 Oktober 2019, ia bersama Kepala BRG Nazir Foead meninjau revitalisasi ekonomi budidaya nanas di Kelurahan Pergam, Kecamatan Rupat. Lahan gambut di sana berhasil disulap menjadi lahan produktif.

''Di sana kami sama-sama melihat nanas berhasil tumbuh subur. Padahal di sana itu kawasan gambut. Ternyata bisa dimanfaatkan untuk kegiatan produktif. Masyarakat mengucapkan terima kasih. Hari ini banyak masyarakat yang sudah memanfaatkan itu,'' ungkapnya.

Menurut Yuhelmi, kehadiran BRG menjadi bonus bagi Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dia berharap pembinaan dari BRG dalam mengolah lahan gambut dilakukan secara berkelanjutan.

''Inilah kondisi di daerah kami. Semoga ada pengembangan yang bisa dilakukan. Kabupaten Bengkalis merupakan daerah perbatasan. Masyarakat lebih dominan melihat keluar (Malaysia). Harapan kita orang Malaysia datang ke tempat kita. Melihat kita mengolah lahan gambut menjadi produktif. Ini membutuhkan kerja keras kita bersama, bagaimana lahan gambut bisa dikelola menjadi objek wisata,'' jelasnya.

Tawaran BRG

Dalam rapat koordinasi dengan 5 Kepala PD itu, Deputi ESPK BRG Myrna A Safitri mengungkapkan, pihaknya menawarkan 2 hal. Pertama, pembentukan kawasan perdesaan gambut. Kedua, penyusunan rencana bisnis untuk kawasan perdesaan tersebut.

''Dari Kepala PMD tadi kelihatan bahwa ada banyak titik yang bisa dikerjasamakan dan koordinasi yang bisa dikembangkan. Saat ini kami kan pintu masuknya baru PMD untuk membentuk kawasan perdesaan gambut. Tapi sebenarnya di dalam kawasan perdesaan itu banyak sekali program-program lintas sektor. Kegiatan infrastruktur PUPR bisa masuk, kegiatan lingkungan hidup bisa masuk dan kegiatan penanggulan bencana juga bisa masuk,'' terang Fitri.(int/nol)