PEKANBARU, Riauin.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menyayangkan sikap Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, yang hingga saat ini belum ada melakukan koordinasi dengan pemprov dalam mengatasi persoalan banjir di Kota Bertuah tersebut.

Padahal, Gubernur Riau Syamsuar sudah memberi lampu hijau untuk membantu Pemko Pekanbaru menangani persoalan banjir secara bertahap.

Selain itu, Pemko Pekanbaru dinilai tidak memiliki program khusus baik rencana jangka pendek dan panjang untuk mengatasi banjir.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau, Dadang Eko Purwanto melalui Kepala Bidang Jalan dan Jembatan, Yunnan Haris kepada wartawan, Rabu (19/6/2019).

"Sampai hari ini tak ada orang Pemko Pekanbaru koordinasi dengan Pemprov Riau untuk mengatasi banjir. Seingat saya sampai saat ini belum ada," kata Yunnan.

Karena itu, sampai saat ini Pemprov Riau belum mengetahui rencana jangka pendek dan panjang Pemko Pekanbaru atasi banjir.

"Pemko Pekanbaru kan punya masterpland, apa rencana kota ke depan jangka pendek dan panjangnya, pasti itu ada. Dan kami sejuah ini bisa menyelami apa rencana kota," ujarnya.

Menurut Yunnan, mestinya rencana itu harus dikemukakan ke publik. Misalnya program normalisasi pengerukan parit, kemudian titik-titik mana yang perbaikan agar tidak menggenang saat hujan.

"Kalau kota tidak ada alat berat kita siap membantu. Contoh kemarin banjir di jalan Dharma Bakti kita sudah turunkan alat. Itu salah satu wujud bentuk perhatian provinsi," bebernya.

Lebih lanjut Yunnan mengatakan, seharusnya Pemko Pekanbaru memiliki rencana apa yang bisa dikerjasamakan dengan provinsi.

"Contoh untuk pengendalian banjir harus dilakukan pengerukan, kalau mereka tak ada alat berat kita bantu dan mereka yang siapkan bahan bakar dan operator. Nyatanya itu kan tidak pernah dilakukan kota," cakapnya.

Ditanya apakah untuk mengatasi banjir kota perlu adanya waduk, Yunnan menyatakan waduk perlu. Hanya saja apakah waduk yang ada sudah mampu menunjang dan membantu atasi banjir.

"Kalau belum berarti dibutuhkan pembangunan waduk. Kalau bangun waduk tentu dibutuhkan pembebasan lahan. Itu kan bisa juga dikerjasamakan, misalnya lahan kota dan pembangunan waduknya provinsi. Tapi sampai saat ini kan tak ada koordinasi itu," tukasnya.(int/nol)