PEKANBARU, Riauin.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengancam akan menutup ballroom Hotel Aryaduta Pekanbaru jika PT Lippo Karawaci induk hotel tidak mengabulkan permintaan pemerintah setempat soal kenaikan dividen.

Sebelum Pemprov Riau mengambil langkah tegas itu terlebih akan mengundang pihak Lippo Karawaci meminta kepastian soal kenaikan dividen.

"Kita dalam waktu dekat ini akan mengundang pihak Lippo Karawaci untuk membahas permasalahan kita dengan Aryaduta, soal keinginan kita memorandum MoU lama untuk meningkatkan dividen," tegas Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdaprov Riau, Darusman, kepada wartawan.

Menurutnya, MoU yang lama tak sesuai lagi dengan kondisi sekarang. "MoU lama kan ballroom mereka itu tidak ada, dan dibangun tanpa seizin kita. Jadi di MoU itu tidak ada ballroom hotel Aryaduta. Itu mereka buat sendiri," katanya. 

Dengan adanya penambahan gedung ballroom, lanjut Darusman, makanya Pemprov Riau akan mengambil langkah peningkatan dividen.

"Kalau mereka memang tidak mau membayar dividen dengan yang kita inginkan, maka kita tutup ballroom-nya ataupun dengan hotelnya sekalian," tegasnya lagi.

"Kita sterilkan aset kita di sana. Itu lah lagi, karena dividennya tidak sesuai lagi. Tapi ini kita bicarakan dulu dengan pak gubernur," sambungnya.

Lebih lanjut Darusman menyampaikan, dengan profit Aryaduta sebesar RpRp30 miliar per tahun termasuk pajak, maka tidak wajar jika dividen yang diterima Pemprov Riau hanya Rp200 juta per tahun

"Profit mereka itu kalau kita hitung sudah masuk pajak sekitar Rp30 miliar per tahun. Tapi kenyataan selama ini kita hanya mendapat dividen Rp200 juta per tahun," bebernya.

Darusman memperkirakan, jika 5  persen saja dari Rp30 miliar itu dividen bisa masuk ke kas daerah, maka akan bermanfaat untuk masyarakat Riau.

"Kalau 5 persen saja kita ambil dari Rp30 miliar itu, sudah Rp1,5 miliar dividen yang masuk ke kas daerah. Itu kan lumayan besar kalau untuk biaya pendidikan, kesehatan dan infrastruktur," terangnya. 

"Jadi selama ini kita keras-keras bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk masyarakat Riau juga, agar bisa menikmati hasil dari itu (dividen hotel Aryaduta). Intinya kita minta tambah. Sesuai surat awal, kita minta kenaikan 5, 10 atau 15 persen," cakapnya.(int/nol)