RIAUIN.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru menginstruksikan seluruh jajaran pejabat struktural dari tingkat kepala dinas hingga kelurahan untuk turun ke lapangan menggunakan kendaraan roda dua. Langkah ini diambil guna mempercepat pemetaan dan penanganan masalah krusial di wilayah Riau, khususnya terkait kerusakan jalan, tata kelola parkir, dan tumpukan sampah yang kerap dikeluhkan warga.
Instruksi tersebut ditegaskan oleh Penjabat Walikota Pekanbaru Agung Nugroho setelah memimpin rapat koordinasi wilayah bersama para camat di Kantor Kecamatan Binawidya, Jalan HR Soebrantas, Pekanbaru, Jumat (17/7/2026). Penggunaan sepeda motor dinilai lebih efektif untuk menjangkau kawasan gang sempit dan titik-titik kemacetan yang sulit diakses mobil dinas.
"Seluruh kepala OPD, eselon II, III, dan IV agar sering-sering menggunakan kendaraan roda dua supaya bisa merasakan langsung kondisi di tengah masyarakat. Bagaimana kondisi jalanannya, layanan parkir, kondisi ekonomi di pedagang, dan sebagainya," ujar Agung Nugroho.
Menurut dia, aparatur pemerintah tidak boleh hanya menerima laporan dari balik meja kerja. Kehadiran fisik pejabat di tengah pemukiman warga diharapkan mampu memotong birokrasi penanganan fasilitas publik yang rusak di ibu kota Provinsi Riau tersebut.
Agung Nugroho menambahkan bahwa dirinya secara rutin menerapkan metode ini untuk melakukan evaluasi mendadak terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD). Pengawasan langsung di lapangan terbukti mempercepat koreksi terhadap pelayanan yang mandek.
"Karena semakin kita memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, masyarakat akan semakin senang. Saya juga sering turun langsung menggunakan kendaraan roda dua, saya melihat langsung kondisi di tengah masyarakat sehingga bisa langsung mengoreksi, apakah itu jalan rusak, sampah, dan sebagainya," kata Agung Nugroho menjelaskan.
Selain pengawasan infrastruktur, sektor penegakan aturan daerah juga menjadi sorotan. Pemkot Pekanbaru meminta aparat wilayah, terutama para lurah, untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu terhadap pelanggaran tata ruang yang merugikan kepentingan umum.
Saluran air atau drainase tersumbat yang kerap memicu banjir lokal di Pekanbaru menjadi salah satu prioritas yang harus ditertibkan oleh pihak kelurahan. Warga yang dengan sengaja menutup fasilitas umum untuk kepentingan pribadi harus segera ditindak.
"Lurah kita minta tegas kalau ada warga yang melanggar aturan. Misalnya ada warga yang punya toko menutup saluran drainase. Harus tegas memberikan teguran. Jangan karena satu dua orang yang salah, nanti semua warga lain terkena dampaknya," ujar Agung Nugroho. (Bil)